Demokrat Kritik Leadership Jokowi yang Defensif Soal Jiwasraya

Merdeka.com - Partai Demokrat tersinggung dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut persoalan Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu. Artinya, terjadi sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Amir Syamsuddin merasa Jokowi seharusnya tidak melemparkan tanggung jawab kepada pemimpin terdahulu. Tindakan tersebut tak menunjukan perilaku yang baik.

"Perilaku melemparkan tanggung jawab bukanlah perilaku terpuji. Seyogianya secara profesional seorang pemimpin mendalami dahulu persoalan dan masalah Jiwasraya dan tidak berperilaku defensif," jelas Amir saat dihubungi merdeka.com, Jumat (20/12).

Amir menyoroti kepemimpinan Jokowi yang dinilainya tidak patut dengan menyalahkan persoalan kepada pihak lain. Dia meminta Jokowi memberikan solusi, bukan malah menyalahkan orang lain.

"Di saat krisis Jiwasraya seperti saat ini tidak pada tempatnya melempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak lain karena perilaku seperti ini tidak mencerminkan leadership seorang pemimpin," tambah Ketua Dewan Kehormatan Demokrat itu.

Mantan Menkum HAM era SBY ini menambahkan, perusahaan asuransi Jiwasraya semestinya sudah menikmati keuntungan pasti. Karena seakan menjadi asuransi wajib yang tidak perlu bersaing.

Dia pun mendesak kepada para penegak hukum untuk mencari pihak bertanggung jawab yang mengakibatkan perusahaan pelat merah itu merugi.

Amir menyayangkan apabila seorang pemimpin hanya mencari kambinghitam dalam setiap persoalan.

"Tidak terbayangkan manakala muncul ujian dan tantangan yang lebih serius dan besar di masa depan manakala seorang pemimpin cenderung hanya mencari kambinghitam," tegas Amir.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa persoalan kasus tunggakan polis pembayaran kepada nasabah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bukanlah masalah ringan. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bahwa pemerintah sudah memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan lama ini. Sementara itu, terkait masalah kriminal, Jokowi menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

"Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada masih dalam proses semua. Tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum," jelas dia.