Demokrat lakukan investigasi pertemuan kepala BIN, gubernur Papua dan Kapolri

Merdeka.com - Foto pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpaw beredar di media sosial. Foto ini menuai polemik di media sosial. Mulai dari duet Lukas-Waterpaw di Pilgub Papua 2018, sampai pengamanan suara Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Foto pertemuan itu bikin panas kuping para elite Partai Demokrat. Bukan tanpa sebab, karena Lukas Enembe adalah ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Bahkan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sampai bikin tim investigasi untuk menelisik apa sebenarnya yang dibahas dalam pertemuan para jenderal polisi tersebut.

Ketua Tim Investigasi, Benny K Harman mengatakan, ada yang bilang pertemuan 5 September di Jakarta itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua. Ada juga yang mengatakan, bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, dan ada pula yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kedua-duanya.

"Jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut. Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap," kata Benny dalam siaran persnya, Senin (18/9).

Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, kata Benny, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD Demokrat Papua. Jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, kata Benny, utamanya Pemilu Legislatif, maka Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat.

Kata Benny, apalagi jika kepada Lukas Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, hal demikian sangatlah tidak lazim dan tidak tepat. Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara.

"Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada. Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting, yang bertugas menyampaikan intelijen strategis kepada Presiden Indonesia dan pengguna intelijen lainnya, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara," kata Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Namun, Partai Demokrat tidak ingin salah dalam mengambil kesimpulan. Partai Demokrat juga tidak senang jika informasi yang beredar tersebut adalah 'hoax' dan tidak mengandung kebenaran, serta merupakan fitnah terhadap KaBIN Jenderal (Pol) Budi Gunawan. Untuk itu, meskipun Partai Demokrat juga telah memiliki informasi yang cukup dari berbagai sumber, pihaknya telah membentuk Tim Investigasi dengan tugas menelusuri, menggali dan mengungkapkan fakta dan kebenaran atas informasi penting tersebut, sebelum secara resmi Partai Demokrat mengambil sikap.

"Dari hasil komunikasi yang kami lakukan secara internal dapat disimpulkan bahwa Lukas Enembe perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadinya. Oleh karena itu, Partai Demokrat memohon kepada Negara dan Pemerintah, utamanya Aparat Keamanan, untuk memberikan perlindungan kepada Lukas Enembe agar keamanan dan keselamatan pribadinya terjaga. Kami tidak menginginkan isu panas ini, termasuk isu keamanan dan keselamatan Lukas Enembe, membuat situasi politik, sosial dan keamanan di Papua terganggu," jelas Benny.

Partai Demokrat sungguh ingin fakta dan kebenaran berkaitan dengan pertemuan KaBIN Budi Gunawan dengan Gubenur Papua ini benar-benar terungkap. Sebab, Demokrat menginginkan sistem, tatanan dan undang-undang di negeri ini dapat ditegakkan dengan lurus.

Demokrat juga menginginkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dapat berlangsung secara jujur, demokratis dan damai. Demokrat berpendapat, setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh elemen negara dan pemerintah di negeri ini, langsung atau tidak langsung, akan memberikan beban dan persoalan kepada Presiden Jokowi, yang diyakini juga ingin Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, baik di Papua maupun di provinsi lain di seluruh Indonesia, dapat berjalan secara jujur, demokratis dan damai.

"Kita semua harus memberi bantuan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin agar senantiasa sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan tidak sebaliknya memberikan beban dan permasalahan yang merepotkan pemimpin kita," kata Benny.