Demokrat: Malaikat pun tak bisa teruskan pembangunan Hambalang
Merdeka.com - Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan bahwa proyek Hambalang memang sejak lama tidak diizinkan untuk dilanjutkan.
Mantan Ketua Komisi X DPR RI di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan saat itu berdasarkan audit BPK, anggaran proyek ini telah ditandai bintang oleh Komisi X.
"Jangankan siapa saja, malaikat pun tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu yang semuanya tidak ada. Anggarannya dibintangi dan secara hukum juga tidak diperkenankan," kata wakil ketua DPR ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
-
Apa yang Angga Wijaya umumkan? Baru-baru ini, Angga mengumumkan kehamilan Nurul Kamaria.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang dilarang oleh Ganjar Pranowo? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan “Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta,“ tegas Ganjar Pranowo saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
Agus berujar bahwa hal tersebut lantaran terjadi permasalahan hukum terkait alur uang proyek pembangunan. Maka dari itu dana tidak bisa dialirkan untuk meneruskan pembangunan.
"Kalau tidak ada anggaran bagaimana bisa menyelesaikan? Sedangkan di dalam Panja Hambalang keputusannya bahwa proyek ini tidak bisa diteruskan karena sedang ada dalam permasalahan hukum," tuturnya.
Menurut Agus, tak masalah jika saat ini proyek itu akan diteruskan kembali. Asalkan ada keterangan resmi atau rekomendasi baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga lewat pembahasan di Komisi X.
"Di Komisi X juga harus dibahas lagi dan jika di dalam putusannya bisa ya, ya bisa bisa saja. Tapi ini perlu pembicaraan yang panjang," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pendapat mahkamah terkait permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaEdy Rahmayadi, mengatakan calon presiden nomor urut 01 yakni Anies Baswedan batal untuk melakukan kampanye di Padang Sidempuan pada Jumat (12/1).
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pendapat mahkamah terkait permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaAhok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca SelengkapnyaPolisi tidak berani memberikan komentar banyak. Mereka hanya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu.
Baca Selengkapnya