Demokrat Minta Agum Gumelar Tak Kaitkan Masa Lalu dengan Pilpres 2019
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan angkat bicara terkait video anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agum Gumelar yang mengkritisi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Padahal saat berada di Dewan Kehormatan Perwira(DKP). SBY ikut menandatangani pemecatan Prabowo dari militer karena terbukti melakukan pelanggaran HAM.
"Bedakan antara peristiwa yang lalu ketika ada institusi yang kita sebut militer dengan institusi yang hari ini kita sebut partai. Jadi dua hal yang sama sekali berbeda dan enggak ada hubungannya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).
Dia menilai, kejadian di militer dengan keputusan Pilpres 2019 adalah dua hal yang berbeda. Sehingga tidak bisa dikaitkan begitu saja.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak khawatir dengan wacana duet Sandiaga-AHY? Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menjelaskan, Koalisi Indonesia Maju yang partainya bangun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, serta PKB dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak khawatir dengan poros tersebut.
-
Bagaimana Tim Hukum AMIN memastikan Pilpres 2024 berjalan adil? Hingga kini, THN AMIN sudah hadir di 34 provinsi dan di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia.“Kami hadir untuk kawal kemenangan AMIN. Jangan sampai suara rakyat hilang dan dicurangi.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Kenapa Prabowo kokoh di Pilpres 2024? Posisinya sebagai ketua umum partai, membuat Prabowo kokoh dibanding calon lainnya.
-
Bagaimana caranya agar Pemilu 2024 damai? 'Kita menyampaikan pesan-pesan Pemilu Damai. Jangan mau terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang mengganggu kelancaran Pemilu 2024 penuh damai,' pungkas Masjag.
"Kemudian sekarang di partai, dua hal posisi yang berbeda, tidak bisa ditarik benang lurus seperti itu, kesimpulan linier seperti itu, dua hal yang berbeda," ungkapnya.
"Menurut saya Pak Agum menarik masa lalu menjadi sebuah yang diikatkan begitu tanpa melihat masalah yang terjadi," sambungnya.
Hinca meyakin masalah ini tidak akan mengganggu elektabilitas Demokrat dan Prabowo-Sandi. Meski begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk berkampanye secara adil dan tidak menyudutkan satu pihak.
"Kalau kita membuka terus catatan-catatan tertentu, ini kan bukan catatan seluruh orang yg tahu, maka baiklah untuk menutup itu dan mari kita lihat yang lebih luas, sekali lagi engga bijak menarik yang lalu ke depan apalagi dengan hal yang hanya diketahui beberapa orang," jelasnya.
Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan dengan pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi-JK, Agum Gumelar soal penculikan aktivis pada 1998 lalu. Agum mengaku tahu dimana para aktivis itu dikubur usai dibunuh.
Agum awalnya menjelaskan mengenai struktur anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyidangkan kasus penculikan. DKP diisi oleh perwira TNI bintang tiga. Termasuk di dalamnya Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).
"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP, sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto, periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat," jelas Agum dalam video itu.
Agum yang juga mantan Danjen Kopassus itu melakukan pendekatan dengan mantan anak buahnya yang berdinas di Kopassus. Dari situ terungkap, dimana para aktivis itu dibunuh.
"Tim Mawar yang melakukan penculikan itu, bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati kepada mereka, di luar kerja DKP. Karena mereka bekas anak buah saya dong. Di sini lah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu betul," ujar dia. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jajaran elite Gerindra yang datang di antaranya Prasetyo Hadi, Sugiono, Budi Djiwandono, hingga Andre Rosiade.
Baca SelengkapnyaAirlangga tak khawatir JK dukung Anies. Sebab, keponakan JK Erwin Aksa berada di barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, pertempuran politik menyisakan orang kecewa dan marah
Baca SelengkapnyaMenurut Tim 02, Prabowo sudah dari jauh-jauh hari mengatakan tak perlu membalas hujatan dari siapapun.
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Agum dalam acara syukuran ulang tahun ke-64 Pepabri, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).
Baca SelengkapnyaMa'ruf mennginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan damai.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Demokrat, AHY tidak memiliki beban masa lalu sehingga sangat cocok jadi cawapres Anies.
Baca SelengkapnyaAgus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya