Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat minta Ketua DPR ambil alih persoalan TVRI

Demokrat minta Ketua DPR ambil alih persoalan TVRI Nurhayati Ali Assegaf. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf tidak setuju dengan pemblokiran anggaran TVRI oleh Komisi I DPR RI. Nurhayati pun meminta Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk ambil alih permasalahan tersebut.

"Kami Partai Demokrat dan saya selaku Ketua Fraksi terkejut, selaku fraksi kami tidak menyetujui. Kami meminta Ketua DPR RI untuk mengambil alih dan menengahi," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (08/01).

Menurut Nurhayati, Partai Demokrat akan mengajukan surat keberatan kepada Marzuki terkait pemblokiran anggaran tersebut. Pasalnya, pemblokiran tersebut akan mengganggu masyarakat untuk mendapatkan informasi.

"Nanti sebagai fraksi kami akan mengajukan surat keberatan dan minta pimpinan DPR agar konsultasi dengan Komisi I mengenai TVRI ini. Saya tidak setuju dengan pembintangan itu," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Elprisdat mengatakan anggaran yang ditahan tidak semua. Hanya sekitar Rp 627 miliar. Di dalamnya ada biaya untuk produksi acara, pengadaan pemancar baru, studio baru dan pengadaan alat-alat liputan untuk pemilu 2014.

"Yang tidak diblokir belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Kita hanya punya sisa anggaran tahun lalu dari non-APBN, pendapatan iklan yang hanya bisa untuk bertahan 1-1,5 bulan ke depan," ujarnya.

Penahanan anggaran ini berdampak pada proses program Pemilu 2014. "TVRI tidak bisa menjalankan pengadaan pemancar baru, untuk memperluas coverage area dalam menyukseskan Pemilu 2014," pungkasnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran

Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan

Baca Selengkapnya
VIDEO: NGAMUK! Anggota DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek
VIDEO: NGAMUK! Anggota DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek

Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim pada Rabu (6/5)

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya