Demokrat minta KPK tak takut panggil Paloh terkait suap hakim PTUN

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak takut untuk memanggil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pengembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan jika memang dibutuhkan. Terlebih, Surya Paloh sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir apabila memang dipanggil oleh lembaga antirasuah itu.

"Kalau memang perlu meminta keterangan mestinya tidak perlu takut dan pandang bulu, siapa pun harus dimintai keterangan," kata Didik saat dihubungi, Jumat (2/10).

Anggota Komisi III DPR ini lantas berharap agar KPK mengungkap tuntas kasus tersebut dengan mengungkap siapa saja yang terlibat di kasus yang berawal dari penyelewengan dana bantuan sosial itu.

"Siapapun orangnya yang terlibat harus dihadapkan pada hukum karena pada dasarnya setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. KPK saya yakin akan bertindak profesional," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Bahkan, sebelum ditanya oleh awak media, dia langsung menyatakan kesiapannya itu.

"Sebelum kalian (wartawan) tanya. Saya pastikan akan datang jika memang diperlukan," kata Surya Paloh usai menghadiri perayaan ulang tahun Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/10).

Surya Paloh juga mengakui ihwal pertemuan antara Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan juga Ketua Mahkamah Dewan Partai NasDem saat itu, OC Kaligis seperti yang diutarakan oleh istri Gatot.

Namun, pertemuan tersebut, kata dia, hanya sebatas sebagai sarana untuk mendamaikan hubungan Gatot dengan Erry yang merenggang.

Sehingga, dia membantah pertemuan tersebut juga diperuntukkan untuk membahas perihal kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan.

"Kamu lihat wajah saya apakah saya berbohong. Satu kalimat pun tidak ada (membicarakan kasus suap hakim PTUN Medan). Satu kata pun tidak ada. Minta ketemu ini, ketemu itu, tidak ada," tegasnya.

Bahkan, untuk membuktikan ucapannya itu, dia bahkan menyatakan kesiapannya apabila memang diperlukan rekonstruksi ulang pertemuan itu.

"Jadi kalau memang diperlukan rekonstruksi ulang saja," ucapnya.