Demokrat minta pemerintah beri perlindungan ke SBY seperti ke Mega

Merdeka.com - Rumah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk oleh sekelompok orang pada Senin (6/2). SBY mengeluh keamanannya hidup di negeri sendiri sudah terancam.

Pemerintah merespons santai keluhan SBY. Menko Polhukam Wiranto meminta SBY tidak perlu khawatir karena mendapat fasilitas penjagaan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan SBY selalu menjaga para mantan Presiden dan Wakilnya selama menjabat sebagai Presiden, termasuk Megawati. Oleh sebab itu, Didi meminta pemerintah menjaga SBY seperti SBY dulu menjaga para mantan Presiden dan Wakil Presiden.

"Hal yang sama Pak SBY lakukan melindungi Bu Mega yang kita hormati Gus Dur, Pak Habibie dan semua para wakil sampai hari ini sangat selama masa Pak SBY dijaga banget," kata Didi di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Didi menilai pengamanan terhadap SBY belum maksimal. Hal itu ditunjukkan dengan demonstrasi di kediaman SBY. Polisi dinilai lamban bergerak mengantisipasi demonstrasi. Padahal, demonstrasi itu diketahui tanpa izin ke polisi.

"Nyatanya kan terjadi demo. Polisi harusnya bergerak bersihkan demo. tapi berlangsung cukup lama dengan kata kata kotor terkesan ada pembiaran," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tak mau ambil pusing. Wiranto menjawab enteng dan menyarankan SBY melapor ke polisi.

"Oh lapor polisi saja. Polisi yang tanganin," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).

Wiranto mengatakan, demonstrasi tersebut bisa diatasi oleh polisi. SBY tak perlu khawatir keamanannya terancam. Sebab, sebagai presiden ke-6 RI, SBY masih mendapat fasilitas penjagaan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

SBY sendiri merasa pesimis penegak hukum bisa mengusut tuntas dalang dibalik demonstrasi ratusan mahasiswa itu. "Saya pesimis jika kasus unjuk rasa dan geruduk yang melanggar hukum tersebut diusut dan dituntaskan oleh penegak hukum," kata SBY saat acara Dies Natalies Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Demokrat menuding demonstrasi itu bermula dari Jambore Nasional yang digelar di Cibubur,Jakarta Timur, 4-6 Februari 2017. Pihaknya menduga ada peran pemerintah untuk menggunakan mahasiwa demi kepentingan politik tertentu.

SBY menyesalkan mahasiwa yang ikut acara Jambore itu dimobilisir untuk melakukan demonstrasi di kediamannya. Menurutnya, Jambore adalah tempat edukatif yang seharusnya netral dari urusan politik. (mdk/dan)