Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Minta Polisi Bubarkan KLB di Deli Serdang Demi Jaga Kamtibmas

Demokrat Minta Polisi Bubarkan KLB di Deli Serdang Demi Jaga Kamtibmas Massa Berbaju Moeldoko di KLB Demokrat. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Demokrat meminta polisi segera membubarkan KLB Demokrat yang digelar kader pecatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Politikus Demokrat Wahyu Sanjaya mengatakan langkah tersebut harus segera dilakukan untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban.

"Saya berharap polisi untuk segera membubarkan KLB yang Illegal tersebut untuk mencegah dampak negatifnya termasuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, selain dampak politik dan demokrasinya," kata Wahyu dalam keterangan yang diterima merdeka.com, Jumat (5/3).

Dari aspek politik, menurutnya, KLB ilegal tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kehidupan demokrasi dan kedaulatan Demokrat.

Orang lain juga bertanya?

"Tindakan Ilegal dan Inkonstitusional tidak boleh diberi ruang atau toleransi karena bisa merusak tatanan kedaulatan partai dan membahayakan kehidupan demokrasi yang bisa membawa daya rusak terhadap kehidupan berdemokrasi, berpolitik, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tidak ada standing yang tepat kecuali menghentikan dan membubarkannya," ujar dia.

Wahyu juga menegaskan, Kemenkum HAM wajib menolak hasil KLB tersebut karena melanggar AD/ART partai yang disahkan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly. Jika hasil KLB disahkan, kata Wahyu, itu sama saja Yasonna melanggar keputusannya sendiri.

"Menjadi suatu keharusan Kemenkumham u/ menolak dengan tegas jikalau KLB tersebut dimintakan pendaftaran dan tidak pengesahannya, karena nyata-nyata melanggar AD/ART dimana Menkumham sendiri yang mengesahkannya," tegas dia.

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim ini menegaskan pihaknya sama sekali tidak tergiur iming-iming uang untuk mendukung KLB tersebut. Pengurus DPD Muara Enim menyatakan setia kepada Ketua Umum Demokrat AHY.

"Kami segenap DPC dan DPD se-Indonesia tidak bergeming sedikitpun untuk tergiur dan mengikuti forum Ilegal tersebut," tutup Wahyu.

Polisi Cek Izin dan Prokes

Polisi sedang mengecek perizinan penyelenggaran dan prokotol kesehatan KLB Demokrat yang digelar kader pecatan The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Tentunya di sana ada satgas yang menangani Itu semua (perizinan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Jumat (5/3).

Rusdi menerangkan, Satgas Covid di tiap-tiap daerah bertanggung jawab mengawasi penyelenggaran kegiatan di tengah pandemi Covid-19. Termasuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh Polda setempat. Masalah protokol kesehatan segala macam itu ada satgas covid-19 di daerah masing-masing yang akan memantau itu semua," tandas dia.

Gubernur Sumut Minta Bubarkan Jika Tak Berizin

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta Satuan tugas (Satgas) Covid-19 membubarkan kegiatan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pembubaran itu dia minta jika tak ada izin.

"Nanti saya cek kepada Satgas. Kalau di Satgas tidak ada (izin) kita usir. Kita bubarin, wartawan beritahu itu," ucap Edy usai sosialisasi Vaksin Covid-19 di Medan, Jumat (5/3).

Lanjut Edy, pada masa pandemi sekarang tidak boleh ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang. "Berdasarkan perintah Presiden tidak ada kegiatan-kegiatan yang membuat kerumunan karena nanti bersangkutan dengan hukum di sana," ujarnya.

Saat ini Satgas Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumut diketahui telah berada di lokasi KLB Partai Demokrat di Sibolangit. "Pasti otomatis begitu dengar datang," ucap Edy.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Puluhan Baliho PKS Dirusak, Ketua DPD Sebut Ada Pihak Tak Siap Bersaing Sehat di Depok
Puluhan Baliho PKS Dirusak, Ketua DPD Sebut Ada Pihak Tak Siap Bersaing Sehat di Depok

Sekitar 47 baliho yang dirusak di sekitar Kecamatan Bojongsari dan sawangan.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Abdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024
Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.

Baca Selengkapnya
Apdesi Kabupaten Tangerang Tolak Mentah-Mentah Wacana Pilkades Lewat Parpol!
Apdesi Kabupaten Tangerang Tolak Mentah-Mentah Wacana Pilkades Lewat Parpol!

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Baca Selengkapnya
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024

Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).

Baca Selengkapnya
Di depan Prabowo, Ganjar Sindir Praktik Cederai Demokrasi dan KKN
Di depan Prabowo, Ganjar Sindir Praktik Cederai Demokrasi dan KKN

Ganjar Pranowo memgajak semua pihak untuk mengawal demokrasi dalam ajang Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Viral Kepala Desa Ramai-Ramai Dukung Cagub di Pilkada Banten 2024, Dilaporkan ke Bawaslu
Viral Kepala Desa Ramai-Ramai Dukung Cagub di Pilkada Banten 2024, Dilaporkan ke Bawaslu

Bukan hanya itu, bahkan sejumlah kepala desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, terang-terangan membuat video mendukung Andra-Dimyati.

Baca Selengkapnya