Demokrat Minta Polisi Bubarkan KLB di Deli Serdang Demi Jaga Kamtibmas
Merdeka.com - Partai Demokrat meminta polisi segera membubarkan KLB Demokrat yang digelar kader pecatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Politikus Demokrat Wahyu Sanjaya mengatakan langkah tersebut harus segera dilakukan untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban.
"Saya berharap polisi untuk segera membubarkan KLB yang Illegal tersebut untuk mencegah dampak negatifnya termasuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, selain dampak politik dan demokrasinya," kata Wahyu dalam keterangan yang diterima merdeka.com, Jumat (5/3).
Dari aspek politik, menurutnya, KLB ilegal tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kehidupan demokrasi dan kedaulatan Demokrat.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
"Tindakan Ilegal dan Inkonstitusional tidak boleh diberi ruang atau toleransi karena bisa merusak tatanan kedaulatan partai dan membahayakan kehidupan demokrasi yang bisa membawa daya rusak terhadap kehidupan berdemokrasi, berpolitik, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tidak ada standing yang tepat kecuali menghentikan dan membubarkannya," ujar dia.
Wahyu juga menegaskan, Kemenkum HAM wajib menolak hasil KLB tersebut karena melanggar AD/ART partai yang disahkan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly. Jika hasil KLB disahkan, kata Wahyu, itu sama saja Yasonna melanggar keputusannya sendiri.
"Menjadi suatu keharusan Kemenkumham u/ menolak dengan tegas jikalau KLB tersebut dimintakan pendaftaran dan tidak pengesahannya, karena nyata-nyata melanggar AD/ART dimana Menkumham sendiri yang mengesahkannya," tegas dia.
Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim ini menegaskan pihaknya sama sekali tidak tergiur iming-iming uang untuk mendukung KLB tersebut. Pengurus DPD Muara Enim menyatakan setia kepada Ketua Umum Demokrat AHY.
"Kami segenap DPC dan DPD se-Indonesia tidak bergeming sedikitpun untuk tergiur dan mengikuti forum Ilegal tersebut," tutup Wahyu.
Polisi Cek Izin dan Prokes
Polisi sedang mengecek perizinan penyelenggaran dan prokotol kesehatan KLB Demokrat yang digelar kader pecatan The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Tentunya di sana ada satgas yang menangani Itu semua (perizinan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Jumat (5/3).
Rusdi menerangkan, Satgas Covid di tiap-tiap daerah bertanggung jawab mengawasi penyelenggaran kegiatan di tengah pandemi Covid-19. Termasuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh Polda setempat. Masalah protokol kesehatan segala macam itu ada satgas covid-19 di daerah masing-masing yang akan memantau itu semua," tandas dia.
Gubernur Sumut Minta Bubarkan Jika Tak Berizin
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta Satuan tugas (Satgas) Covid-19 membubarkan kegiatan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pembubaran itu dia minta jika tak ada izin.
"Nanti saya cek kepada Satgas. Kalau di Satgas tidak ada (izin) kita usir. Kita bubarin, wartawan beritahu itu," ucap Edy usai sosialisasi Vaksin Covid-19 di Medan, Jumat (5/3).
Lanjut Edy, pada masa pandemi sekarang tidak boleh ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang. "Berdasarkan perintah Presiden tidak ada kegiatan-kegiatan yang membuat kerumunan karena nanti bersangkutan dengan hukum di sana," ujarnya.
Saat ini Satgas Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumut diketahui telah berada di lokasi KLB Partai Demokrat di Sibolangit. "Pasti otomatis begitu dengar datang," ucap Edy.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaSekitar 47 baliho yang dirusak di sekitar Kecamatan Bojongsari dan sawangan.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaAbdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca SelengkapnyaApdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Baca SelengkapnyaAksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo memgajak semua pihak untuk mengawal demokrasi dalam ajang Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaBukan hanya itu, bahkan sejumlah kepala desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, terang-terangan membuat video mendukung Andra-Dimyati.
Baca Selengkapnya