Demokrat minta Tito Karnavian 'sulap' Polri jadi lebih transparan
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto meminta calon tunggal Kapolri Tito Karnavian dapat menjadikan instasi kepolisian lebih transparan. Sehingga, lembaga ini bukan hanya melayani masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan citra kepolisian di Tanah Air.
"Kursi kemenangan tugas kepolisian sangat berat, menginginkan kepolisian yang berlembaga prima, terutama masalah transparansi yang harus ditingkatkan," ujarnya saat acara 'Silaturahmi Ramadan' di Restoran Jaga Rawa, Tangerang, Kamis (16/6).
Meski demikian, dirinya menyakini sosok Tito mampu mengemban amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin di Korps Bhayangkara itu.
-
Bagaimana Listyo Sigit ingin wujudkan Polri yang dicintai? 'Kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi. sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat,' kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Monas, Jakarta, Senin (1/7).
-
Siapa yang minta Kapolresta untuk tingkatkan patroli? Datum H Fatullah juga meminta kepada Kepolisian agar meningkatkan patroli di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru.
-
Apa harapan DPR untuk polisi? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Kenapa Tito kritik keras Pemkab Mimika? 'Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien,' kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5). Tito menyebut, tak ada kemajuan di Mimika, lantaran belanja APBD yang dilakukan Pemda Mimika tak efektif dan efisien.
-
Bagaimana Polri tingkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Siapa yang Tito sarankan untuk dihidupkan? 'Maka tolong rekan-rekan kuncinya menghidupkan swasta. Kalau ingin hidupkan swasta makan buatlah program untuk swasta hidup. Mulai masalah perizinan, lahan RTRW, RDTR. Itu dikerjakan betul. Dan buat birokrasi mudah agar swasta hidup,' sambungnya.
"Kapasitas sangat terukur kan sudah beberapa jabatan strategis maupun tugas negara, mampu membangunkan sehingga Polri lebih kuat," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Akpol lulusan 1987 ini mengaku diberikan sejumlah pesan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya untuk melakukan reformasi di internal Korps Bhayangkara tersebut.
"Saya nggak perlu sampaikan (pesan dari presiden). Tapi yang utama beliau inginkan adalah reformasi polisi," ungkap Komjen Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6). (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Satpol PP dan Satlinmas jumlahnya sangat banyak, tolong rekan-rekan menjaga integritas," kata Mendagri Tito
Baca SelengkapnyaSikap terbuka sangat penting diadopsi oleh seluruh jajaran Polri
Baca SelengkapnyaTito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca SelengkapnyaDikabinet Presiden Jokowi sebelumnya, Tito juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca SelengkapnyaTito Karnavian menitipkan sejumlah pesan kepada Menko Polhukam definitif, Hadi Tjahjanto
Baca SelengkapnyaBima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.
Baca SelengkapnyaHal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.
Baca SelengkapnyaDeddy mencontohkan bobroknya kinerja Polri, sehingga banyak aksi kriminal yang dilakukan anggota polisi.
Baca Selengkapnya"Bisa menjadi sapu lidi yang lurus dan bersih disatukan dalam semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Kapolri Jenderal Sigit.
Baca SelengkapnyaKapolri menegaskan Polri bukan lembaga anti kritik.
Baca SelengkapnyaDeddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.
Baca Selengkapnya