Demokrat nilai Mendagri tak etis sebut besaran dana parpol Rp 1 T
Merdeka.com - Partai Demokrat mendukung wacana pemerintah mengucurkan dana Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik. Namun, catatannya mekanisme pengucuran anggaran tersebut harus dijelaskan rinci oleh pemerintah.
"Kami dari Demokrat sangat mendukung rencana ini dengan catatan mekanismenya harus dipikirkan pemerintah," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Irawadi Syamsudin dalam diskusi Pro dan Kontra Pendanaan Partai Politik Rp 1 Triliun dari APBN di Rumah Kebangsaan Jalan Pattimura Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/3).
Didi mengatakan sebetulnya polemik kucuran dana dari pemerintah buat partai politik terjadi bukan kali ini saja. Persoalannya saat ini program itu baru sebatas wacana tetapi nominal dana dari pemerintah sudah digaungkan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Apa yang menjadi fokus debat pertama Pilgub Jakarta? Tiga pasangan calon akan berpartisipasi dalam debat ini, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (nomor urut 1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2), dan Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3), dengan tema yang diangkat adalah sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Kenapa Sandiaga Uno menyoroti biaya hidup di Jakarta? Dia mengatakan saat ini biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal, mulai dari biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi, maupun juga biaya belanja sehari-hari harga-harga pangan.
"Sebetulnya yang jadi masalah di sini kan soal angka Rp 1 triliun. Itu tidak etis," kata Didi.
Didi menambahkan, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dulu mekanisme alokasi dana sebelum dikucurkan kepada partai politik. Hal itu guna menghindari penilaian negatif publik terhadap setiap partai politik yang bakal menerima.
"Untuk menghindari kecurigaan pengaturan dana tersebut bisa dijelaskan pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana bantuan dana Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik. Namun, kenaikan bantuan pemerintah untuk partai politik itu dinilai beberapa kalangan terlalu besar jumlahnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaKomisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaSiapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaPramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaJoice Triatman mengungkapkan bahwa acara yang digagas NasDem menggunakan uang dari Kementan
Baca Selengkapnya