Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat nilai Mendagri tak etis sebut besaran dana parpol Rp 1 T

Demokrat nilai Mendagri tak etis sebut besaran dana parpol Rp 1 T Didi Irawadi Syamsudin. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Partai Demokrat mendukung wacana pemerintah mengucurkan dana Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik. Namun, catatannya mekanisme pengucuran anggaran tersebut harus dijelaskan rinci oleh pemerintah.

"Kami dari Demokrat sangat mendukung rencana ini dengan catatan mekanismenya harus dipikirkan pemerintah," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Irawadi Syamsudin dalam diskusi Pro dan Kontra Pendanaan Partai Politik Rp 1 Triliun dari APBN di Rumah Kebangsaan Jalan Pattimura Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/3).

Didi mengatakan sebetulnya polemik kucuran dana dari pemerintah buat partai politik terjadi bukan kali ini saja. Persoalannya saat ini program itu baru sebatas wacana tetapi nominal dana dari pemerintah sudah digaungkan.

"Sebetulnya yang jadi masalah di sini kan soal angka Rp 1 triliun. Itu tidak etis," kata Didi.

Didi menambahkan, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dulu mekanisme alokasi dana sebelum dikucurkan kepada partai politik. Hal itu guna menghindari penilaian negatif publik terhadap setiap partai politik yang bakal menerima.

"Untuk menghindari kecurigaan pengaturan dana tersebut bisa dijelaskan pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana bantuan dana Rp 1 triliun dari APBN untuk partai politik. Namun, kenaikan bantuan pemerintah untuk partai politik itu dinilai beberapa kalangan terlalu besar jumlahnya.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN

""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Galak Eriko PDIP Protes ke Sri Mulyani Soal LPEI Minta Duit Negara Rp10 Triliun Ini Penyakit!
VIDEO: Galak Eriko PDIP Protes ke Sri Mulyani Soal LPEI Minta Duit Negara Rp10 Triliun Ini Penyakit!

Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Melotot Mendikbud Nadiem Habiskan Rp346 Triliun, Curiga Dipakai Cuma Buat Rapat
VIDEO: DPR Melotot Mendikbud Nadiem Habiskan Rp346 Triliun, Curiga Dipakai Cuma Buat Rapat

Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca Selengkapnya
Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput
Sekjen PSI soal Dana Kampanye Rp180 Ribu: Bukan Salah, tapi Belum Selesai Diinput

PSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.

Baca Selengkapnya
Mengenal Sosok Anita Jacoba, Wakil Rakyat Gebrak Meja Amuk Menteri Nadiem di DPR
Mengenal Sosok Anita Jacoba, Wakil Rakyat Gebrak Meja Amuk Menteri Nadiem di DPR

Siapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif
Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif

LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD

Baca Selengkapnya
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Ketua ICMI: Hanya yang Bermodal Besar Bisa Eksis dalam Perpolitikan Indonesia
Ketua ICMI: Hanya yang Bermodal Besar Bisa Eksis dalam Perpolitikan Indonesia

Keadaan ini jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya