Demokrat Nilai Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR Mati Suri
Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra menyoroti kinerja Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 yang dibentuk DPR RI. Menurutnya, kurang lebih setahun bekerja Timwas Covid-19 DPR RI seperti mati suri.
"Pada kenyataannya Timwas ini seolah mati suri tidak berjalan dengan baik walau sudah satu tahun tetapi seperti tidak ada kegiatan apa-apa," kata Nanang saat rapat paripurna, Senin (11/1).
Nanang menilai, situasi pandemi yang belum juga reda seperti sekarang membutuhkan Timwas. Sehingga, ia minta kepada pimpinan DPR agar Timwas ini diaktifkan kembali.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa tujuan Damri meminta PMN? PMN itu diperlukan karena Damri menghadapi beberapa kendala dalam meremajakan angkutan perintis. Perum Damri mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun untuk 2025 yang akan digunakan untuk penyediaan 100 bus listrik Transjakarta dan peremajaan bus diesel angkutan perintis.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Mengapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Panwaslu Pilkada 2024 memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilihan.
"Karena itu melalui pimpinan sekiranya Timwas ini bisa digalakan kembali terlebih situasi negara membutuhkan kegiatan itu," kata anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Sementara, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai kinerja Timwas Covid-19 tidak terlihat. Formappi menilai, DPR seperti tidak serius mengawasi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
"Meski DPR memiliki Tim Pengawas Penanganan Covid-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar maupun memburuknya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi," ujar peneliti Formappi M Djadijono dalam rilis evaluasi kinerja DPR.
Formappi menilai, Timwas Covid-19 bentukan DPR ini layak dibubarkan. Karena kerjanya sama sekali tidak terlihat.
"Ketika di beberapa tempat di sekitar Jakarta dan Jawa Barat terjadi kerumunan massa tanpa mentaati protokol kesehatan dan memburuknya penanganan pandemik Covid-19, Timwas Covid DPR sama sekali tidak kedengaran suaranya. Karena itu Timwas tersebut layak dibubarkan," kata Djadijono.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wantannas atau Lemhannas kerap hanya menjadi tempat parkir prajurit yang tidak mendapat jabatan strategis.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya"Bapak stres tak punya tenaga datang ke sini," kata anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaRieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani turut mengapresiasi kerja anggota dewan, Pemerintah, hingga berbagai stakeholder
Baca SelengkapnyaMuncul Wacana Hidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung, Begini Reaksi JK
Baca SelengkapnyaSelama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaPara purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya