Demokrat Nilai Tim Penilai Akhir Penting dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Daerah

Merdeka.com - Partai Demokrat setuju masyarakat dilibatkan dalam penujukkan Penjabat (Pj) kepala daerah. Pelibatan masyarakat bisa dilakukan dalam tim penilai akhir dalam penujukan Pj.

"Pelibatan masyarakat melalui Tim Penilai Akhir atau sebutan lainnya yang diisi masyarakat dan melibatkan DPR menjadi penting," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Menurutnya, pembuatan mekanisme rekruitmen penjabat adalah keharusan. Sebab mereka bakal mengisi kekosongan kepala daerah dari tahun 2022 hingga jelang 2024.

"Membuat mekanisme rekrutmen penjabat kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat menjadi keharusan dalam pelaksanaan tugas memimpin daerah dalam kisaran 1-3 tahun," ujarnya.

Terlebih, para penjabat nantinya akan ikut memutuskan anggaran daerahnya masing-masing. Maka, transparansi rekruitmen Pj dengan melibatkan masyarakat penting.

"Ini menjadi penting apalagi nantinya akan memutuskan APBD sekurang-kurangnya sekali untuk yang tersingkat masa jabatannya bersama-sama dengan DPRD yang dipilih langsung yang tentunya memiliki legitimasi yang kuat," pungkasnya.

Usulan Gerindra

Sementara, Partai Gerindra mengusulkan dibentuk Tim Penilai Akhir (TPA) dalam proses rekruitmen penjabat kepala daerah. Supaya penjabat gubernur atau bupati/walikota yang ditunjuk memiliki legitimasi. Anggota TPA ini juga diusulkan berasal dari unsur masyarakat.

"Saya berpandangan kalau saya sebagai partai Gerindra mestinya ada setidaknya mengakomodir bagaimana mereka lebih legitimate. Misalnya semacam TPA (tim penilai akhir) melibatkan unsur masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).

Legitimasi penjabat kepala daerah lemah karena tidak dipilih secara langsung. Sehingga diharapkan jika proses rekruitmennya melalui sebuah proses tim penilai akhir, bisa mendapatkan legitimasi masyarakat.

Penjabat ini juga akan memimpin daerah dalam waktu kurang lebih hingga dua tahun. Sebab itu, tim penilai akhir perlu melibatkan masyarakat.

"Ada juga keterlibatan masyarakat menyampaikan aspirasinya karena ini penjabat beda dengan kepala daerah ketangkep atau meninggal, kan ini dua tahun, mengatur hajat hidup orang banyak, harus ya legitimasi enggak biasa saja, enggak bisa seperti yang lain," tegas Habiburokhman.

Tim penilai akhir ini akan bekerja seperti melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon penjabat kepala daerah yang ditunjuk.

Seperti diketahui, 101 jabatan Kepala daerah akan habis tahun ini. Sesuai UU Pilkada, maka jabatan tersebut bakal diisi oleh penjabat. Penjabat bakal ditunjuk oleh Kemendagri.

Sebab, tidak ada penyelenggaraan Pemilu selama 2022 dan 2023. Pilkada yang habis di dua tahun tersebut akan kembali gelar pemilihan kepala daerah serentak pada Pemilu 2024.