Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat optimis presidential threshold 0 persen menang

Demokrat optimis presidential threshold 0 persen menang Ilustrasi Partai Demokrat. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 0 persen pasti bakal dipilih jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting tertutup. Sebab, menurutnya, banyak kelompok yang selama ini diam menghendaki angka ambang batas pencalonan presiden 0 persen.

"Kalau voting tertutup seperti itu sangat yakin kita yakin menang, karena silent majority menghendaki 0 persen kalau kita mau fair," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

Benny berharap mekanisme voting tertutup dilakukan jika upaya musyawarah mufakat dengan partai-partai lain mengalami jalan buntu. Mekanisme voting menjadi opsi paling ideal demi mencegah adanya ancaman-ancaman serta menjaga kerahasiaan setiap anggota.

Orang lain juga bertanya?

"Voting itu dilakukan perorangan dan juga harus tertutup. Tertutup untuk mencegah adanya ancaman-ancaman, karena voting kan azasnya luber, langsung umum bebas rahasia. Nah untuk menjaga kerahasiaan dan menghormati keprivatan dilakukan tertutup. Tidak boleh terbuka, itu prinsip demokrasi yang fundamental," jelasnya.

Sejauh ini, Fraksi Partai Demokrat masih berupaya membujuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB dan PAN diketahui belum memberikan sikap resmi terkait 5 opsi paket RUU Pemilu dalam rapat pandangan mini fraksi beberapa waktu lalu.

Namun dalam rapat Pansus, PKB mengusulkan opsi D sebagai jalan tengah bagi pemerintah dan fraksi-fraksi partai. Isi dari opsi D di antaranya presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Kemudian PAN, disebut akan memilih opsi yang terdapat poin ambang batas pencalonan presiden 0 persen. Opsi itu berada di paket B.

"Sampai saat ini lobi-lobi masih kita jalankan, tentu nanti pengambilan keputusan itu penting," jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku telah membicarakan masalah sikap RUU Pemilu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Selain PAN, pihaknya juga akan bertemu dan membujuk PKS, PKB dan Gerindra malam nanti.

"Saya bicarakan teman teman di PAN. Beberapa koalisi. Kita PAN, mudah mudahan PKB mau, PKS Gerindra," ujarnya.

Soal skenario pengambilan keputusan RUU Pemilu besok, Syarief berharap pemerintah dan partai pendukungnya mau bermusyawarah soal angka ambang batas pencalonan presiden. Dia mengklaim rakyat menginginkan presidential threshold dihapus.

"Pemerintah kan menginginkan 20 persen. Kalau bisa dikompromikan itu akan lebih bagus. Besok kalau bisa tidak usah voting, kompromi aja. Voting merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan," pungkasnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jangan Sampai Protes Hasil Pemilu Berujung Benturan
Jangan Sampai Protes Hasil Pemilu Berujung Benturan

Aksi massa demo memprotes hasil Pemilu 2024 terus berlangsung

Baca Selengkapnya
Jika AHY Tak Jadi Cawapres Anies, Demokrat Lakukan Ini ke Koalisi Perubahan
Jika AHY Tak Jadi Cawapres Anies, Demokrat Lakukan Ini ke Koalisi Perubahan

Jajaran elite Gerindra yang datang di antaranya Prasetyo Hadi, Sugiono, Budi Djiwandono, hingga Andre Rosiade.

Baca Selengkapnya
Bentuk Tim Pemenangan Pilkada, PDIP Minta Tak Ada Lagi Aparat Bekerja untuk Calon Tertentu
Bentuk Tim Pemenangan Pilkada, PDIP Minta Tak Ada Lagi Aparat Bekerja untuk Calon Tertentu

PDIP menyinggung Pilpres 2024. Saat itu, kata PDIP, aparat bekerja untuk calon tertentu.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Ulama dan Tokoh Banten Turun Gunung, Serukan Pilkada Demokratis Tanpa Kotak Kosong
Sejumlah Ulama dan Tokoh Banten Turun Gunung, Serukan Pilkada Demokratis Tanpa Kotak Kosong

"Kami segenap sesepuh masyarakat Provinsi Banten menyerukan Pilkada 2024 berjalan dalam suasana kompetisi yang bebas dan damai,"

Baca Selengkapnya
Menuju Pemilu Damai dan Demokratis
Menuju Pemilu Damai dan Demokratis

Polri juga menyiapkan Rencana Kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara dan Dalmas Nusantara.

Baca Selengkapnya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup,  Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya

Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.

Baca Selengkapnya
Reaksi KIM Plus Usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Reaksi KIM Plus Usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Keputusan MK tersebut disambut pelbagai partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Kriteria Tambahan Capres usai Presidential Threshold Dihapus: Nyalon Hansip Saja Ada Syaratnya
DPR Usul Kriteria Tambahan Capres usai Presidential Threshold Dihapus: Nyalon Hansip Saja Ada Syaratnya

Anggota DPR mengingatkan perlu ada kriteria dan syarat khusus bagi tokoh-tokoh yang diusung sebagai Capres tersebut setelah presidential threshold dihapus.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan! Respons Jokowi Soal Putusan MK Hapus Syarat PT Capres Cawapres
VIDEO: Kejutan! Respons Jokowi Soal Putusan MK Hapus Syarat PT Capres Cawapres "Semua Harus ..."

Jokowi meminta kepada semua pihak untuk menghormati keputusan MK yang menghapus syarat presidential threshold

Baca Selengkapnya
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Semua Partai Peserta Pemilu Berhak Usung Paslon Capres-Cawapres
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Semua Partai Peserta Pemilu Berhak Usung Paslon Capres-Cawapres

MK memutuskan semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Sejarah Presidential Threshold 20 Persen Hingga Akhirnya Dihapus MK
Sejarah Presidential Threshold 20 Persen Hingga Akhirnya Dihapus MK

Aturan presidential threshold sering kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
NasDem Hormati Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20%: Babak Baru Demokrasi Kita
NasDem Hormati Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20%: Babak Baru Demokrasi Kita

NasDem menilai penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen merupakan babak baru bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya