Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat pakai sistem klasemen buat bertarung di Pilkada serentak

Demokrat pakai sistem klasemen buat bertarung di Pilkada serentak Hinca Panjaitan. ©facebook.com

Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan penjaringan calon kepala daerah sudah dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat beberapa hari yang lalu. Penjaringan pertama akan dilakukan terhadap 100 calon kepala daerah.

"Proses penjaringan kepala daerah sedang berlangsung. Minggu lalu sudah ada di DPP Partai Demokrat," ujar Hinca usai menghadiri pelepasan mudik bareng bersama Partai Demokrat, di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/7).

Menurut dia, proses seleksi selanjutnya akan dilaksanakan secepatnya beberapa hari ke depan sudah selesai. "Minggu ini, Selasa atau Rabu ada interview terakhir buat calon kepala daerah yang ingin maju," imbuhnya.

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut, Hinca mengatakan, proses penjaringan kepala daerah akan dibagi beberapa Kloter yang masing-masing kloter itu beda mekanisme seleksinya.

"Kami membaginya beberapa kloter sebelum jatuh tempo tanggal 26 Juli, seleksinya beda-beda sesuai posisi yang ia pilih, contohnya calon bupati beda seleksinya dengan calon gubernur," paparnya.

"Ini bukan soal lama, ini soal ketelitian dalam memilih calon kepala daerah yang baik, dan kita bagi tiga klasemen, yakni paling atas Partai Demokrat mandiri, klasmen menengah harus berkoalisi, dan terakhir klasemen bawah yang masih dirahasiakan. Jika berkoalisi kami harus pastikan partai pengusung sesuai harapan Partai Demokrat," jelasnya.

Hinca menjelaskan, kloter pertama ada sekitar 100 calon kepala daerah yang ikut seleksi, ini calon gubernur, nanti akan disaring lagi.

"Semua partai sahabat, kita melakukan komunikasi, kadang-kadang kami yang didatangin untuk komunikasi level bawah cair sekali. Justru pencalonan bupati ini dinamikanya yang gencar," paparnya.

Perihal UU MK yang mengatakan, jika anggota dewan ingin ikut Pilkada harus mundur dari jabatannya, Partai Demokrat menghormati keputusan MK tersebut.

"Yang pasti ini keniscayaan, keputusan MK ini menjadi evaluasi untuk semua partai, dan Partai Demokrat menghormati konstitusi dan UU, " jelasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat Ungkap Kriteria Cagub Cawagub yang akan Diusung dalam Pilgub Jakarta
Demokrat Ungkap Kriteria Cagub Cawagub yang akan Diusung dalam Pilgub Jakarta

Herzaky menegaskan, Partai Demokrat tak akan buru-buru mengumumkan siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya
Enam Parpol Bentuk Koalisi Sama-Sama di Depok, Ingin Kepemimpinan Berubah
Enam Parpol Bentuk Koalisi Sama-Sama di Depok, Ingin Kepemimpinan Berubah

Enam parpol di Depok bergabung dalam Koalisi Sama-Sama yang menginginkan perubahan kepemimpinan di kota itu.

Baca Selengkapnya
Ibas: Kita Tidak Mau Demokrat Gunakan Permaian Injak Kaki Kiri-Kanan
Ibas: Kita Tidak Mau Demokrat Gunakan Permaian Injak Kaki Kiri-Kanan

Anak kedua dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ingin agar Demokrat dapat melakukan secara bersama-sama pada Pemilu nanti.

Baca Selengkapnya
AHY: Demokrat Sedang Bangun Kerja Sama Baru, Suasananya Setara dan Saling Menghargai
AHY: Demokrat Sedang Bangun Kerja Sama Baru, Suasananya Setara dan Saling Menghargai

AHY memberikan sinyal segera berkoalisi dengan partai lain menuju Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Demokrat Akui Bahas Pilkada Jakarta dengan PKS, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Demokrat Akui Bahas Pilkada Jakarta dengan PKS, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub

Demokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub

Baca Selengkapnya
Jika AHY Tak Jadi Cawapres Anies, Demokrat Lakukan Ini ke Koalisi Perubahan
Jika AHY Tak Jadi Cawapres Anies, Demokrat Lakukan Ini ke Koalisi Perubahan

Jajaran elite Gerindra yang datang di antaranya Prasetyo Hadi, Sugiono, Budi Djiwandono, hingga Andre Rosiade.

Baca Selengkapnya
KPU RI: Visi, Misi dan Program Capres-Cawapres Harus Sejalan dengan Parpol Pengusung
KPU RI: Visi, Misi dan Program Capres-Cawapres Harus Sejalan dengan Parpol Pengusung

Para Bacapres-Bacawapres mesti mempunyai visi, misi dan program yang sama dengan Parpol. pengusung.

Baca Selengkapnya
AHY soal Wacana KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024: Ide yang Baik
AHY soal Wacana KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024: Ide yang Baik

KIM Plus merupakan nama untuk koalisi yang terdiri atas partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan partai-partai di luar koalisi itu.

Baca Selengkapnya
PDIP Aktif Ajak Partai Lain untuk Menjalankan Misi Lawan Paslon dari Koalisi KIM
PDIP Aktif Ajak Partai Lain untuk Menjalankan Misi Lawan Paslon dari Koalisi KIM

PDIP terus melakukan komunikasi sejumlah partai untuk berkoalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

Baca Selengkapnya