Demokrat: Pandemi Covid Tidak Menghalangi Proses Pemilu 2024
Merdeka.com - Survei Litbang Kompas mengungkap sebagian besar masyarakat khawatir persiapan pemilu 2024 akan mengganggu penanganan pandemi Covid-19. Survei menyatakan, 44,4 persen khawatir persiapan pemilu mengganggu penanganan pemilu.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan meyakini, persiapan pemilu tidak akan mengganggu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Syarief mengungkit keberhasilan Pilkada 2020. Saat itu, awal pandemi kasus Covid-19 sedang tinggi.
"Bagaimana pun juga persiapan pemilu harus dilakukan dan itu tidak mengganggu. Pengalaman juga pada saat pilkada dilakukan sebelumnya pada saat itu pandemi Covid lagi betul-betul meninggi," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Siapa yang cemas dengan Pilpres AS 2024? Pernyataannya bertentangan dengan keraguan yang dirasakan oleh jutaan warga AS, terutama para pendukung Partai Republik, sejak pemilihan presiden AS 2020, ketika mantan Presiden Donald Trump menolak untuk mengakui kekalahannya.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Apa saja tahapan pemilu 2024? Tahapan pemilu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara. Dilansir dari kendalkab.go.id, tahapan pemilu 2024 sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
Pilkada 2020 menjadi pertanda bahwa pemilu tidak mengganggu langkah pemerintah menghadapi pandemi. "Jadi itu salah satu menandakan bahwa pandemi covid tidak menghalangi proses pemilu," ucapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, pemilu harus menjadi yang utama. Syarief mengatakan, proses demokrasi harus tetap berjalan.
"Pemilu ini lebih utama. Pandemi Covid-19 diatasi memang utama, tapi lebih utama adalah bagaimana proses konstitusi demokrasi berjalan dengan bagus," ujarnya.
Survei Kompas
Sebagian besar publik khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tahun 2022 akan terganggu dengan agenda persiapan Pemilu 2024. Sebabnya, 2022 merupakan tahun politik persiapan menuju Pemilu 2024.
Hal itu terekam dalam hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (10/1). Sebanyak 44,4 persen menyatakan khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi terganggu dengan agenda persiapan pemilu.
Nomor dua yang dikhawatirkan oleh publik adalah keamanan dan stabilitas politik makin rentan terganggu menjelang Pemilu 2024. Hal itu disuarakan responden sebesar 36,1 persen.
Pada urutan ketiga, sebesar 16,8 persen responden khawatir terjadi keterbelahan sosial (pemilih) semakin menguat menjelang Pemilu 2024. Sementara jawaban lain 0,3 persen, dan tidak tahu 2,4 persen.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.
Baca SelengkapnyaSituasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolri juga menyiapkan Rencana Kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara dan Dalmas Nusantara.
Baca SelengkapnyaAksi massa demo memprotes hasil Pemilu 2024 terus berlangsung
Baca SelengkapnyaKSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaHinca mengharapkan bahwa rapat hari ini justru dapat menggambarkan pesta tersebut dalam konteks yang menggembirakan.
Baca SelengkapnyaDPR tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui banyak pelaku bisnis wait and see karena khawatir situasi politik memanas menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBerkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.
Baca Selengkapnya