Demokrat pemegang kunci, AHY jadi harga mati?

Merdeka.com - Pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pemilu serentak 2019 tinggal empat bulan lagi. Hingga saat ini, baru Joko Widodo yang sudah memiliki tiket maju dengan melebihi syarat minimal dukungan 20 persen kursi DPR RI.

Jokowi telah didukung lima partai parlemen. Yakni, PDIP, Golkar, PPP, NasDem dan Hanura.

Gerindra baru memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk mencari rekan koalisi. PKS, hampir pasti merapat ke Prabowo tapi dengan syarat mendapat kursi calon wakil presiden.

Partai Demokrat dinilai menjadi kunci terbentuknya poros ketiga bersama PAN dan PKB. Tapi mitra koalisi tentu tak mau mendukung tanpa 'embel-embel'. PKB sudah deklarasi sang ketum Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini pun telah menyampaikan niatnya menjadi cawapres Jokowi.

Sementara PAN, sampai kini masih terus membuka komunikasi dengan semua pihak. Baik kubu Jokowi, Prabowo maupun Demokrat. Salah satu nilai tawar partai besutan Amien Rais ini adalah memajukan ketua umumnya Zulkifli Hasan dalam pertarungan 2019.

"Kami melihat ada poros tiga atau tidak, kuncennya ada di Demokrat. Sebagai pemegang juru kunci yang akan menentukan lahir atau tidaknya poros ketiga. Kita lihat saja nanti," ujar Wasekjen PKB Daniel Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/4).

Demokrat pernah diisukan akan bergabung dengan kubu Jokowi. Kabar ini setelah partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tampak mesra degan Istana. Hal ini terlihat dari momen politik antara Jokowi dan Demokrat.

Pada 10 Maret lalu, Jokowi hadiri Rapimnas Demokrat di Sentul, Bogor. Selanjutnya, putra sulung SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak makan bersama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, makan martabak Markobar di Solo pada 9 April lalu.

AHY memang menjadi sosok yang disiapkan oleh Demokrat untuk bertarung di Pilpres tahun depan. Sejak kalah Pilgub DKI 2017, AHY kian serius geluti dunia politik. Dia rajin keliling Indonesia untuk menyapa masyarakat sampai sekarang. Terakhir, AHY berkunjung ke Banten, Selasa (25/4) menemui warga Baduy.

Safari AHY bukan tanpa hasil, namanya moncer sebagai calon wakil presiden di sejumlah hasil survei pilpres. AHY tampaknya jadi harga mati bagi Demokrat untuk bertarung di Pilpres tahun depan.

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, partainya akan berupaya semaksimal mungkin agar mengusung kader sendiri di Pilpres 2019. Hingga kini, upaya tersebut menurut dia, berjalan positif.

"Alhamdulillah kader Demokrat terus bergerak membangun koalisi dengan rakyat termasuk Mas AHY. Tentu ikhtiar kami untuk memastikan kader kita layak untuk kita usung dalam Pilpres ke depan," jelas Didik saat dihubungi merdeka.com, Rabu (25/4).

Didik menegaskan, keputusan politik harus rasional dan obyektif. Matematika politik, psikologis dan suara publik serta waktu akan menjadi bagian penentu akhir.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, bulan-bulan ini bukan waktu yang tepat untuk mengumumkan sikap politik di Pilpres 2019. Sebab, kata dia, dalam kurun waktu empat bulan apapun bisa terjadi di politik.

"Kami tidak ingin buru-buru untuk membuat keputusan, meskipun rajutannya terus kita ikhtiarkan, namun kami tidak mau menafikkan setiap kemungkinan yang akan terjadi dan tidak bisa kita prediksi. Pada saat yang tepat, kita akan memutuskan secara tepat dan bijak," tutup Didik.

Kubu Jokowi berat menerima AHY

Ketua pemenangan Pemilu wilayah Sumatera Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo mengingatkan, saat ini Jokowi telah didukung 290 kursi DPR. Sehingga jika ada partai yang ingin bergabung maka hanya sebagai pelengkap saja.

"Artinya parpol baru yang masuk adalah melengkapi kekuatan dan menambah potensi," kata Indra saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/4).

Indra meyakini, lima parpol pendukung Jokowi yakni PDIP, Golkar, PPP, NasDem dan Hanura tentu saja ingin jatah cawapres dari Jokowi. Meskipun sampai saat ini, belum ada partai pendukung yang menyatakan ingin posisi cawapres secara terbuka.

Sehingga, bila Demokrat, partai yang belum masuk koalisi punya syarat cawapres maka akan berat diterima oleh partai yang lebih dulu mengusung Jokowi.

Indra yakin, akan picu kegaduhan apabila Jokowi menerima syarat Demokrat dengan meminang AHY sebagai cawapres nantinya.

"Bila dengan syarat AHY Cawapres rasanya berat, dan malah bisa menimbulkan penolakan dari parpol yang sudah mendukung sejak awal," tegas Indra.

Senada dengan Golkar, sambutan negatif juga diutarakan oleh NasDem. Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengatakan, kubu Jokowi tentu saja terbuka bagi siapa saja partai yang ingin ikut mendukung. Tapi, dia berharap, tak ada syarat dari niatan bergabung itu.

"Kami dari poros Jokowi tentu membuka ruang kerja sama politik dengan Demokrat saat pilpres nanti dengan harapan Demokrat bisa mendorong titik kesamaan platform dengan tidak memaksakan syarat yang sulit dan mungkin akan butuh banyak enerji untuk menyepakatinya," kata Johnny saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/4).

Apalagi jika syarat itu adalah posisi Cawapres. Seperti diketahui, Demokrat tengah menyiapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk ikut bertarung di Pilpres 2019. Sudah sejak awal tahun 2018, AHY rajin keliling Indonesia untuk menyapa masyarakat.

"Pintu kerja sama politik dengan Demokrat tentu terbuka luas, namun ada baiknya Demokrat mendorong titik simpul kesamaan platform politik dan tidak memaksakan 3 syarat yang hanya akan menghabiskan energi dalam negosiasi yang akan sulit mencari titik temu," kata Johnny.