Demokrat: Pernyataan Sekjen PDIP dangkal, lemah dan mengada-ada

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan membalas pernyataan dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, pernyataan Hasto tidak memiliki argumen yang kuat dan mengada-ada.

"Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/3).

Hinca mengatakan, pernyataan Hasto tidak bijak dan salah alamat. Sebab, pernyataan itu diucapkan setelah terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut dua kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, diduga menerima dana korupsi tersebut.

"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," ungkapnya.

"PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat. Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar). Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK," lanjutnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengerti, bahwa partai harus membela kader-kadernya. Namun tambah dia, pembelaan itu tidak boleh dilakukan secara membabi buta.

"Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," tuturnya.

Saat ini, kata Hinca, PDIP tengah diuji dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia pun membiarkan masyarakat menilai sendiri upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ataupun PDIP terkait pemberantasan korupsi.

"Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak," tandasnya.