Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat pilih konsisten tak kirimkan wakil ke Pansus angket KPK

Demokrat pilih konsisten tak kirimkan wakil ke Pansus angket KPK agus hermanto. ©youtube

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan bahwa partainya tetap konsisten tidak mengirimkan anggotanya ke dalam Pansus hak angket KPK. Menurutnya keputusan itu diambil sejak awal dalam perencanaan pansus tersebut.

"Seperti kita ketahui sejak awal memang Demokrat tidak mengirimkan anggota untuk tanda tangan dalam Pansus hak angket KPK. Maka dari itu sampai hari ini kami masih konsisten untuk tidak mengirimkan anggota untuk membahas masalah tersebut," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Menurutnya Pansus hak angket KPK yang dibentuk sejumlah fraksi di DPR dapat mengganggu kinerja lembaga anti rasuah tersebut dalam melakukan penyidikan. Pansus angket KPK dianggapnya juga bisa melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kita tahu saat ini KPK sedang memiliki PR cukup tinggi, sehingga kinerjanya juga harus optimal, kalau ada Pansus seperti ini kan otomatis nanti dalam tahap penyelidikan KPK dipanggil ke DPR, kan malah mengurangi waktu kerja KPK dalam menangani kasus," jelas Agus.

Ketika dibahas masalah legitimasi Pansus bahwa setiap fraksi harus mengirimkan anggotanya agar pansus dapat berjalan sesuai kaidah hukum, Agus tetap konsisten menjawab bahwa Fraksi Demokrat tidak mengirimkan anggotanya ke Pansus hak angket KPK.

"Yang jelas memang dalam tata tertib diungkapkan bahwa Pansus terdiri dari seluruh unsur fraksi, nah seluruh fraksi ini masih menjadi bahan perdebatan, ini yang masih diperbincangkan cukup tajam. Namun kita juga tetap lihat bahwa bagaimana ke depannya akan terus kita pantau, yang jelas Demokrat masih konsisten belum dan tidak menyutujui adanya Pansus hak angket KPK ini," tutupnya.

Seperti diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK tetap dibentuk meski dikritik berbagai pihak. Susunan kepanitian Pansus Angket KPK diumumkan di akhir Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5) kemarin.

Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari lima fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR. Kelima fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
PAN Tolak Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
PAN Tolak Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

Baca Selengkapnya
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'

Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya