Demokrat pilih konsisten tak kirimkan wakil ke Pansus angket KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan bahwa partainya tetap konsisten tidak mengirimkan anggotanya ke dalam Pansus hak angket KPK. Menurutnya keputusan itu diambil sejak awal dalam perencanaan pansus tersebut.
"Seperti kita ketahui sejak awal memang Demokrat tidak mengirimkan anggota untuk tanda tangan dalam Pansus hak angket KPK. Maka dari itu sampai hari ini kami masih konsisten untuk tidak mengirimkan anggota untuk membahas masalah tersebut," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).
Menurutnya Pansus hak angket KPK yang dibentuk sejumlah fraksi di DPR dapat mengganggu kinerja lembaga anti rasuah tersebut dalam melakukan penyidikan. Pansus angket KPK dianggapnya juga bisa melemahkan pemberantasan korupsi.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diinvestigasi dalam hak angket? Hak Angket DPR RI adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau masalah yang dianggap penting.
"Kita tahu saat ini KPK sedang memiliki PR cukup tinggi, sehingga kinerjanya juga harus optimal, kalau ada Pansus seperti ini kan otomatis nanti dalam tahap penyelidikan KPK dipanggil ke DPR, kan malah mengurangi waktu kerja KPK dalam menangani kasus," jelas Agus.
Ketika dibahas masalah legitimasi Pansus bahwa setiap fraksi harus mengirimkan anggotanya agar pansus dapat berjalan sesuai kaidah hukum, Agus tetap konsisten menjawab bahwa Fraksi Demokrat tidak mengirimkan anggotanya ke Pansus hak angket KPK.
"Yang jelas memang dalam tata tertib diungkapkan bahwa Pansus terdiri dari seluruh unsur fraksi, nah seluruh fraksi ini masih menjadi bahan perdebatan, ini yang masih diperbincangkan cukup tajam. Namun kita juga tetap lihat bahwa bagaimana ke depannya akan terus kita pantau, yang jelas Demokrat masih konsisten belum dan tidak menyutujui adanya Pansus hak angket KPK ini," tutupnya.
Seperti diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK tetap dibentuk meski dikritik berbagai pihak. Susunan kepanitian Pansus Angket KPK diumumkan di akhir Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5) kemarin.
Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari lima fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR. Kelima fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaSemua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca SelengkapnyaNasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaBenny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya