Demokrat: Presiden Harus Sampaikan Tegas Menolak Penundaan Pemilu
Merdeka.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan meski mayoritas masyarakat dan parpol menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, namun menurut pihaknya Presiden Joko Widodo harus menyatakan dengan tegas sikapnya terkait usulan tersebut.
“Pak Jokowi mesti menyampaikan secara tegas dan mengambil sikap tegas pula terhadap pihak-pihak yang ingin menjerumuskannya melanggar konstitusi dan menjadi Malin Kundang reformasi agar ini benar-benar game over,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (4/3).
Demokrat juga meminta Jokowi menindak tegas anak buahnya yang nekat mengusulkan penundaan pemilu.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Bagaimana cara anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
Dia menyebut, meski mendapat penolakan tinggi, bukan berarti usulan itu akan mati dengan sendirinya. Apalagi, ia menyebut ada nama Menko Marves dibalik usulan tersebut.
“Namun berkaca dari yang sudah-sudah, sekalipun telah mendapatkan penolakan yang tinggi, wacana ini masih terus dikemukakan oleh pihak-pihak yang dekat atau menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Terbaca bahwa ini sistematis dan by design,” ujarnya.
“Apalagi jika informasi yang beredar benar adanya, bahwa Menko Marves LBP ada dibalik ini dalam pengkondisian Ketum Partai Politik, maka bisa saja wacana dan agenda ini terus dijalankan,” tambah Kamhar.
Untuk itu, agar benar-benar usulan itu berhenti, Demokrat menilai Jokowi harus menyatakan dengan tegas di publik.
“Karenanya agar benar-benar game over dan tak lagi menjadi bola liar, maka Presiden Jokowi mesti tampil ke publik dan menyampaikan responnya atas ini. Tak bisa hanya diam dan membiarkan isu ini berlalu begitu saja. Jika diam, menjadi wajar jika publik akan berfikir bahwasanya Pak Jokowi tahu dan mau,” pungkas dia.
Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaAlumni Unas mendesak agar lembaga negara netral dalam pemilu 2024
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaForum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya