Follow
Demokrat: Presiden lantik Budi Gunawan, pintu masuk impeachment
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan jika Komjen Pol Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuat huru-hara baru. Hal tersebut akan membuka jalan pemakzulan pada Presiden Jokowi.
"Kalau presiden lantik Budi Gunawan itu jadi pintu masuk impeachment (pemakzulan) presiden. Karena presiden akan dianggap melanggar sumpah jabatan," kata Benny di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/1).
Menurutnya, status tersangka yang disandang Budi Gunawan dapat mencederai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Apalagi sumpah jabatan presiden adalah melaksanakan konstitusi dengan benar.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Kenapa Bamus Betawi usul gubernur Jakarta ditunjuk presiden? 'Di situ ada kompromi, soal putra daerah menjadi salah satunya. Di mana-mana juga ada privilege politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum betawi. Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah. Itu yang melatarbelakangi mengapa kita mengusulkan gubernur dipilih oleh Presiden. Nah walikotanya dipilih langsung oleh Pilkada,'
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Siapa yang Hendarman Supandji tunjuk sebagai Jaksa Agung? Hendarman ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh.
-
Bagaimana Bamus Betawi usulkan gubernur ditunjuk presiden? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
"Bisa dianggap presiden melanggar konstitusi dengan mengangkat tersangka jadi Kapolri. Sumpah jabatan (presiden) untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya," terang dia.
Benny menambahkan, Partai Demokrat telah mengingatkan agar menunda persetujuan Budi Gunawan menjadi calon Kapolri di rapat paripurna DPR. Namun, semua berpulang pada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif dalam memilih kapolri.
"Sepenuhnya jadi kewenangan Presiden tapi kami mengingatkan walaupun Presiden punya hak prerogatif tapi ada batasnya. Ya ini sudah selesai, kita sudah sampaikan dalam forum resmi komitmen menegakkan hukum dan memberantas korupsi," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perlawanan diajukan kubu Denny Indrayana itu dirasa keberatan oleh kubu Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Dia menyatakan putusan MKMK membuktikan campur tangan penguasa dalam penanganan perkara.
Baca Selengkapnya
Benny khawatir akan terjadi saling sandera dengan kasus hukum.
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango kini menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Anggota MKMK Bintan Saragih menyebut Anwar Usman layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua MK.
Baca Selengkapnya
Gelak Tawa Kubu Prabowo-Gibran Tanya soal Nepotisme: Apa itu Hasil Penerawangan Saudara Ahli?
Baca Selengkapnya
MKMK menjatuhkan sanksi mencopot Anwar sebagai Ketua MK
Baca Selengkapnya
Todung Mulya Lubis menyinggung Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang ingin merebut kembali posisinya sebagai Ketua MK
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik tajam Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca Selengkapnya
PDIP nilai pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi menjadi pembelajaran terhadap hakim-hakim konstitusi
Baca Selengkapnya
Mereka menggugat KPU, Hakim MK Anwar Usman, Presiden Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
Baca Selengkapnya