Demokrat Puji Eks Pegawai KPK Mau Bikin Partai: Cara Kesatria untuk Perjuangan
Merdeka.com - Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang berkeinginan untuk mendirikan partai politik. Alasannya, ia masih ingin berkontribusi besar bagi Indonesia.
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai positif keinginan eks pegawai KPK tersebut membuat parpol. Menurutnya, cara itu terhormat guna mewujudkan cita-cita dan agenda politiknya.
"Kami menghormati aspirasi dan keinginan dari mantan pegawai KPK untuk mendirikan partai politik. Itu adalah pilihan cara yang kesatria dan terhormat untuk mewujudkan cita-cita dan agenda politiknya dengan membuat partai politik sebagai alat perjuangan," katanya lewat pesan, Kamis (14/10).
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan dilakukan berdasarkan hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/7) kemarin.
Kamhar menuturkan, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul. Termasuk membentuk partai politik dan berpartisipasi sebagai peserta Pemilu sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu.
Dia menambahkan, untuk memperjuangkan aspirasi politiknya secara langsung melalui jalan politik, setidaknya ada dua pilihan cara yang elegan, terhormat dan konstitusional yang bisa ditempuh. Pertama, bergabung dengan partai politik sudah ada.
"Pilihan jalan ini relatif lebih mudah, namun mereka mesti beradaptasi dan berkompromi dengan warna dan dinamika politik dominan yang sudah ada. Kedua membentuk partai politik baru. Ini pilihan jalan yang lebih sulit dan berliku, namun akan lebih otonom dan leluasa dalam memberi warna dan agenda politik," tuturnya.
Kamhar bersyukur eks pegawai KPK tidak memilih cara-cara begal politik partai. Dia mengungkit kudeta kasus Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko.
"Kami mengapresiasi dan bersyukur mereka tidak terkontaminasi untuk memilih cara-cara hina dan tercela seperti yang dilakukan KSP Moeldoko. Menjadi begal politik, merampas partai orang," pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang menyebut dirinya masih ingin berkontribusi besar bagi Indonesia. Dipecat dari KPK tak mengurungkan niat Rasamala berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Saya masih tertarik kok untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dengan apa yang saya miliki," ujar Rasamala kepada Liputan6.com, Rabu (13/10).
Dia menyebut, untuk memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi tak harus berada di lembaga antirasuah. Apalagi, kini pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN), bukan independen.
Salah satu hal yang dia pikirkan untuk turut membantu membawa perubahan bagi Indonesia yakni dengan mendirikan partai politik. Menurutnya, partai politik bisa menjadi kendaraan perubahan.
"Saya malah tertarik bikin partai politik, atau bisa juga masuk parpol. Kalau bisa bikin partai nanti saya namakan 'Partai Serikat Pembebasan'. Partai politik bisa jadi jalan untuk kendaraan perubahan, tentu dengan prinsip utama integritas," kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syaikhu membacakan ikrar dan diikuti oleh para calon Anggota Dewan Pakar PKS.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung partai manapun yang berkeinginan untuk bekerja sama di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPKS Lantik 53 Anggota Dewan Pakar, Mayoritas Purnawirawan TNI-Polri
Baca SelengkapnyaPansel mengumumkan sebanyak 236 orang (71%) dari 318 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi Capim KPK,
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani berharap Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024—2029 yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi tanpa politisasi.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan konsolidasi politik jelang pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaMenurut Demokrat, dukungan parlemen sangat penting untuk kelancaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBahlil menekankan dirinya akan maju melalui mekanisme pemilihan yang benar.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaSebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tentunya dengan syarat tertentu.
Baca Selengkapnya