Demokrat salahkan pemerintah foto Jokowi-JK tak ada di DPR
Merdeka.com - Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan merasa tak masalah jika di DPR belum ada foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, di tempat lain juga belum ada foto Jokowi-JK.
"Jangankan di DPR, di tempat lain juga belum ada," ujar Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).
Syarief menilai, memang sebaiknya ada foto presiden dan wakil presiden di parlemen. Akan tetapi, jika belum ada sampai sekarang, dia meminta agar jangan disalahkan ke DPR.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
"Jangan salahkan DPR, salahkan dari pemerintah harus drop atau bagaimana mekanismenya. Biasanya sudah dikirim. Tapi di daerah juga belum ada," terang dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada kewajiban di Gedung DPR untuk memasang foto Presiden Joko Widodo di tiap ruang kompleks parlemen. Dia beralasan, peraturan di DPR sekarang berbeda dengan peraturan sebelumnya yang mewajibkan memasang foto Presiden dan Wakil Presiden.
"Penempelan foto di DPR tidak wajib seperti dulu. Karena peraturan yang sekarang sudah beda. Kalau dulu memang wajib," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Agus menambahkan, tidak hanya di Gedung Nusantara III yang tidak dipasang foto Presiden Jokowi, di ruang rapat paripurna DPR pun tidak akan dipasang. Bahkan DPR tidak ada rencana untuk memasangnya.
"Sampai sekarang di ruang paripurna juga tidak ada. Kalau sekarang ini tidak wajib, tidak seperti dulu," tambahnya.
Pantauan merdeka.com, di ruang rapat paripurna DPR memang tidak ada foto Jokowi dan JK. Seharusnya foto keduanya, berada di samping Lambang Negara Burung Garuda di ruangan tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan, karena di samping Lambang Negara tersebut menyisakan bekas hitam tanda bingkai foto dari Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden
Baca SelengkapnyaWakil DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya membantah jika foto Jokowi yang tak terpajang itu berkaitan dengan sikap politik
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTidak ada foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengurus PDIP menerima pendaftaran Edy Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumut.
Baca SelengkapnyaDPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf atas insiden tidak terpajangnya foto Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMomen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran bacalon gubernur untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaFoto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaMomen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran.
Baca SelengkapnyaRespons Santai Ganjar Soal Foto Jokowi Dicopot di Kantor DPD PDIP
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai soal fotonya yang hilang dari sejumlah markas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP
Baca SelengkapnyaHasto mengaku tidak ada instruksi dari pihaknya untuk melakukan hal itu.
Baca SelengkapnyaPetugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.
Baca Selengkapnya