Demokrat sarankan Setya Novanto mundur jadi Ketua DPR, fokus hadapi kasusnya
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Menurutnya, alangkah lebih baik jika Setnov, sapaan Novanto, fokus menjalani proses hukum yang tengah dijalani.
"Kami sarankan agar Pak Novanto mengajukan mundur diri dalam rangka konsentrasi persoalan yang dihadapi," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (21/11).
Dia menyarankan pada Partai Golkar untuk segera mengganti Ketua DPR demi citra DPR. "Ini malah akan kisruh (kalau Novanto tidak di ganti) kalau melalui MKD bukan naikkan kredibilitas DPR karena terjadi kisruh karena akan jadi debatabel karena ada yang setuju dan tidak setuju sehingga bia terjadi apa tdk kita inginkan misalnya isu-isu," ujarnya.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
Terkait nama-nama yang yang akan menggantikan Novanto, Syarief tidak mau berkomentar banyak. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Fraksi Golkar.
"Kami serahkan pada Golkar sambil strategis dalam rangka kelangsungan tugas dan kinerja DPR dan jaga kewibawaan lembaga ini," jelas dia.
Diketahui, DPP Partai Golkar hari ini (21/11) melakukan rapat pleno untuk menunjuk mencari pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan juga Ketua DPR. Hal itu dilakukan dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan mencari mengusulkan deret nama untuk menggantikan Novanto dari Ketua DPR.
Deret nama itu adalah Bambang Soesatyo (Bamsoet), Agus Gumiwang Kartasasmita, Aziz Syamsudin dan juga Kahar Muzakir. Mereka adalah calon kuat untuk menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaDjarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca SelengkapnyaKPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaBanyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa ada pihak ingin mengacak-acak Kongres PDIP pada tahun 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya