Demokrat Sayangkan Surat AHY Tak Dibalas, Berharap Jokowi Tegas

Merdeka.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pernyataan Mensesneg Pratikno yang menyatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menjawab surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu kudeta. Padahal, Demokrat mengharapkan ketegasan dari Jokowi.

"Sangat disayangkan, justru PD mengharapkan ketegasan sikap dan arahan dari Bapak Presiden RI kita bersama Jokowi," katanya lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Kamis (4/2).

Harusnya, lanjut Syarief, kepala negara bisa mengambil sikap jika ada persoalan politik yang melibatkan anak buahnya di lingkaran kekuasaan. Dia menyayangkan Jokowi mengabaikan surat AHY.

"Justru saya mengatakan Presiden kita bersama, artinya kalau ada persoalan politik apalagi melibatkan ring satu-nya maka perlu sikap dan arahan dari Bapak Presiden," kata anggota DPR ini.

Sementara, Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon juga mempertanyakan Presiden Jokowi tidak merespons surat AHY. Sebab, Jokowi sebagai pemimpin negara harusnya tahu apa yang dilakukan anak buahnya di istana.

"Izin Prof Pratik (Mensesneg Pratikno). Sepakat, soal yang kaitannya dengan AD/ART partai itu urusan kami. Tapi ini juga kan berkaitan dengan AD/ART Negara/Istana. Sebagai pembantu Presiden yang dilakukan Pak Mul (Moeldoko) Presiden tahu tidak? Boleh tidak? Dan lain lain yang telah kami sampaikan dalam surat. Jangan nanti pejabat lain mengikuti," kata Jansen.

Diberitakan, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait masalah ada pihak dari lingkungan pemerintah yang akan mengkudeta partainya.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak sekjen partai demokrat, dan kami sudah menerima surat itu," kata Pratikno dalam chanel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2).

Dia mengatakan pihak istana tidak perlu menjawab surat tersebut. Sebab menurut dia hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART," ungkap Pratikno.

Sebelumnya AHY menyatakan telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi partai demokrat," kata AHY dalam siaran teleconference, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Dia menjelaskan menurut kesaksian banyak pihak gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting. Walaupun demikian dia pun tidak mudah percaya dan akan mengonfirmasi kepada Jokowi.

"Menurut kesaksian, dan testimoni gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ungkap AHY.

"Lebih lanjut gerakan ini juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting dari presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," tambah AHY.

Sebab itu, AHY pun sudah memberikan surat kepada Jokowi untuk mengonfirmasi hal tersebut. Agar kata dia tidak menimbulkan azas praduga tidak bersalah.

"Karena itu tadi pagi saya sudah mengirimkan secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden joko widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau, terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY.