Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Sebut Ada Partai Ngotot Revisi UU Pemilu Demi Sistem Proporsional Tertutup

Demokrat Sebut Ada Partai Ngotot Revisi UU Pemilu Demi Sistem Proporsional Tertutup Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan, ada partai yang memperjuangkan merevisi UU Pemilu untuk mengubah sistem Pemilu. Dari yang digunakan saat ini yaitu sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

"Saya tahu ada partai yang sangat keras memperjuangkan revisi UU Pemilu oke, tetapi sebenarnya yang diperjuangkan terutama adalah masalah sistemnya ini berubah lagi menjadi proporsional tertutup," katanya dalam diskusi daring, Rabu (24/2).

Menurutnya, sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran. Sistem proporsional tertutup membuat pemilih hanya disediakan pilihan partai politik saja.

"Ingat bahwa masyarakat sekarang ini memilih partai dan memilih juga figurnya untuk DPRD kota maupun nasional," jelasnya.

Dia menilai, rakyat lebih menginginkan sistem proporsional terbuka seperti yang saat ini diterapkan. Rakyat menolak kembali sistem tertutup.

"Tentu ini mundur lagi. Dan kalau kita lihat lagi hasil survei, tentu rakyat menolak ini. Karena mereka mayoritas menginginkan sistem proporsional terbuka seperti ini di mana mereka bisa memilih figur-figur yang mereka tahu, mereka kenal itu bisa lebih mewakili kepentingan mereka," tegas Renanda.

Sebelumnya, salah satu partai yang menginginkan sistem pemilu dievaluasi kembali adalah PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya terbuka untuk revisi UU Pemilu saja tanpa mengubah jadwal Pilkada. Salah satu yang perlu dievaluasi dalam UU Pemilu adalah penggunaan sistem proporsional terbuka yang memunculkan praktik politik uang dan biaya politik yang mahal.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup,  Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya

Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.

Baca Selengkapnya
Pengertian Pemilu Proporsional Tertutup adalah Berikut Ini, Simak Ulasannya
Pengertian Pemilu Proporsional Tertutup adalah Berikut Ini, Simak Ulasannya

Di antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca Selengkapnya
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia

MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup

Baca Selengkapnya
JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan
JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan

JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan

Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK: Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah
Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK: Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah

Pakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Sejarah Presidential Threshold 20 Persen Hingga Akhirnya Dihapus MK
Sejarah Presidential Threshold 20 Persen Hingga Akhirnya Dihapus MK

Aturan presidential threshold sering kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya
Hiruk Pikuk di Kantor DPP PDIP Usai Berpeluang Usung Cagub Sendiri Meski Tak Punya Kursi DPRD
Hiruk Pikuk di Kantor DPP PDIP Usai Berpeluang Usung Cagub Sendiri Meski Tak Punya Kursi DPRD

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai tak punya kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah sendiri di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya