Demokrat sebut calon tunggal di Pilpres bentuk kemunduran demokrasi

Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai wacana calon tunggal dalam Pilpres 2019 sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia. Hinca juga beranggapan bahwa wacana calon tunggal sebaiknya tidak lagi dibicarakan.

"Calon tunggal (pasangan capres dan cawapres) adalah kemunduran dalam demokrasi. Calon tunggal itu kita mundur jauh sekali ke belakang," ujar Hinca saat mendampingi SBY di kawasan Alun-alun Utara, Kota Yogyakarta, Minggu (8/4) malam.

Hinca menyampaikan sebagai negara demokrasi, Indonesia mustinya memunculkan banyak nama untuk maju dalam Pilpres 2019. Sehingga, masyarakat memiliki banyak pilihan tokoh yang akan menjadi pemimpin Indonesia.

"Pilihan nama banyak itu menguntungkan. Masyarakat punya lebih banyak pilihan," ungkap Hinca.

Terkait ajakan untuk bergabung dalam koalisi partai politik untuk mengusung Presiden Joko Widodo maju dua periode, Hinca mengatakan hingga saat ini Partai Demokrat belum akan menentukan sikapnya. Partai Demokrat, kata Hinca akan menentukan pilihan pada waktu yang tepat.

"Untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagai pasangan calon. Dia (paslon) harus mendapatkan dukungan partai politik 20 persen kursi di nasional," urai Hinca.

Hinca menambahkan adanya aturan 20 persen itu secara otomatis membuat tidak ada parpol yang bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi, termasuk Partai Demokrat. Oleh sebab itu, Partai Demokrat hingga kini terus menjalin komunikasi dengan partai lain.

"Oleh karena itu semua partai politik hari-hari ini melakukan komunikasi politik, termasuk Demokrat. Posisi Demokrat sampai hari ini persis masih sama dengan tanggal 10 Maret yang lalu, saat rapimnas. Ketua Umum, Pak SBY menyampaikan pada waktu yang tetap kami (Demokrat) akan umumkan siapa calon presiden dan wakil presiden," tutup Hinca.