Demokrat sebut Gerindra tak mau ditawar lagi soal Sandiaga Uno

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan Partai Gerindra enggan menurunkan tawaran dan tetap menginginkan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur Jakarta. Padahal empat partai rapat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (21/9) kemarin malam, sudah mengerucutkan nama calon kandidat.

"Pertemuan tadi malam antara Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN sudah mengerucutkan nama calon. Komunikasi dengan Gerindra dan PKS tetap terbuka namun Gerindra ingin Sandiaga tetap nomor satu (calon gubernur)," kata Syarif di Jakarta, Kamis (22/9).

Syarif menjelaskan, Gerindra rela menjadikan Sandiaga sebagai cawagub asalkan cagub diajukan empat partai koalisi memiliki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan Sandiaga. Karena itu, empat partai koalisi sebenarnya ingin Gerindra lebih sangat terbuka khususnya dalam pencalonan di Pilkada Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

"Gerindra tetap terbuka namun ada syarat-syarat tertentu yaitu menginginkan Sandiaga tetap nomor satu," ujarnya seperti diberitakan Antara.

Syarif menjelaskan, pertemuan pada Rabu (21/9) malam sudah mengerucutkan nama calon akan diusung empat partai. Namun, dirinya enggan menyebutkan nama karena masih harus difinalisasi.

Menurut dia, empat partai koalisi akan memfinalisasikan hasil akhir pada Kamis (22/9) siang di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. "Nanti merumuskan kata akhir dan diumumkan oleh DPD (masing-masing parpol) karena ini kerja DPD," ujarnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan serupa. Menurut dia, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tetap mengusung Sandiaga.

"Tadi malam satu jam lebih sama Pak Prabowo, kesimpulannya tetap Sandiaga, harga mati. Sudah final," ungkap Menteri Sekretaris Negara itu.

Sikap keras Prabowo itu, kata Yusril, karena melihat perolehan kursi di DPRD DKI. "Katanya enggak bisa Gerindra kan kedua terbesar, jika tak usung calon sendiri bisa diprotes pengurus daerah," tuturnya. (mdk/ang)