Demokrat sebut kemungkinan pembuat soal UN pendukung Jokowi
Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Jefrison Riwu Kore sangat menyayangkan ada isu politik di balik soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA. Menurut dia, UN untuk meningkatkan pendidikan sehingga sangat disesalkan jika dimasuki isu politik.
"Itu saya pikir secara etika kita tidak bisa kita buat seperti itu, kita mengharapkan UN benar-benar meningkatkan, mengatur pendidikan anak-anak kita, jangan dimasuki isu politik," ujar Jefrison di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/4).
Dia pun mendesak agar pembuat soal diberikan sanksi. Jefrison menilai, kasus ini terjadi karena fungsi kontrol yang kurang dari pemerintah.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Kita mengharapkan ada sanksi Kemendikbud untuk pembuat, apa latar belakangnya, ke depan pemerintah harus kontrol UN. Ini satu kelemahan pemerintah dalam kontrol, soal ujian, sampai lolos berarti pemerintah tidak kontrol. Jangan ada niat orang tertentu untuk politisir anak-anak," kata dia.
Politikus asal Partai Demokrat ini melihat ada dugaan politik terselubung dalam soal UN tersebut. Dunia pendidikan, kata dia, tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik. "Tidak boleh menunggangi UN dengan kampanye terselubung dari pihak tertentu dan ini tanggung jawab pemerintahan," tegas dia.
Kendati demikian, pihaknya belum mau menuding siapa pelaku utama dalam kasus ini. Dia hanya meminta kasus ini diselidiki. "Saya tahu itu masalah teknis, kan harus ada investigasi dahulu. Apa ini pendukung Pak Jokowi atau memang mereka punya niat lain. Kami juga akan mempertanyakan," pungkasnya.
Diberitakan, Capres PDIP Jokowi disebut dalam salah satu soal UN tingkat SMA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia jurusan IPS. Di soal itu dituliskan, latar belakang Jokowi dan program Jokowi terkait UMP.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaSejumlah Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UGM menggelar aksi mengajak Pratikno dan Ari Dwipayana untuk kembali 'pulang' ke jalan demokrasi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaSosok Soenarko, Mantan Danjen Kopassus yang Dulu Bela Prabowo Kini Pimpin Demo Kecurangan Pemilu di KPU
Baca SelengkapnyaSivitas akademika memberikan petisi kepada Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaSementara di level internasional kritik dilontarkan anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye kepada perwakilan Indonesia yang hadir.
Baca SelengkapnyaPasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca Selengkapnya