Demokrat sebut 'kudatuli' ritual politik PDIP sejak SBY kalahkan Mega
Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (26/7). Dalam lawatannya itu, Hasto sempat meminta Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaksi dalam kasus kerusuhan dua puluh tujuh juli atau dikenal dengan 'kudatuli' di tahun 1996.
Wasekjen Partai Demokrat Rahclan Nashidik pun angkat bicara mengenai ucapan petinggi partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu. Rachlan menilai,PDIP yang melapor kasus kuda tuli ke Komnas HAM sebagai upaya kesiangan.
"Laporan itu adalah upaya politik yang sudah kesiangan. Tetapi memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004," kata Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
Menurutnya jika PDIP serius ingin menyelesaikan masalah 'kuda tuli' seharusnya sejak dulu ketika Megawati masih menjabat sebagai Presiden kelima. Pada saat itu, kata Rachlan Mega seharusnya bisa menggunakan otoritasnya untuk menuntaskan masalah tersebut.
"Ia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membuka jalan bagi investigasi, seperti kuat didesak masyarakat. Sayang, Mega memilih diam. Bahkan mengangkat Pak Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian, menjadi Gubernur DKI," ungkapnya.
"Pada 2004 Presiden Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus 27 Juli dengan alasan pemilu sudah dekat. Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim koneksitas Polri," lanjutnya.
Lanjut dia, PDIP juga tidak mendukung adanya penuntasan kasus tersebut melalui upaya pembentukan rekonsiliasi. Partai berlambang Banteng bermoncong putih itu paling keras menolak pembentukan tim tersebut.
"Sebagai Ketua Umum PDIP, Mega tidak memerintahkan fraksinya menyetujui inisiatif itu. Padahal bila Komisi terbentuk, Megawati mendapat alat yang kuat untuk mengungkap 27 Juli," ucapnya.
Rachlan meminta khalayak menilai sendiri maksud dari pelaporan tersebut. "Jadi nilai sendiri saja apa maksud laporan Hasto ke Komnas HAM itu sekarang, 22 tahun sejak para korban 27 Juli ditinggalkan Megawati," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati juga berpesan bahwa PDIP akan selalu menjaga semangat demokrasi dan konstitusi.
Baca SelengkapnyaMegawati menyinggung terkait kondisi Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, yang dipenuhi manipulasi hukum.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, pengungkapan tragedi Kudatuli diharapkan mampu menghilangkan kekuasaan yang menindas.
Baca SelengkapnyaPDIP Maknai Tragedi Kudatuli sebagai gerakan melawan rezim otoriter
Baca SelengkapnyaDalam mengenang peristiwa kudatuli yang dahulu mungkin ideologi Megawati dianggap sebelah mata oleh orde baru.
Baca SelengkapnyaBudiman baru saja menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengeluarkan instruksi untuk para kader banteng.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bereaksi keras atas kekalahan partainya di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaHasto mengajak seluruh pihak untuk tetap menggelorakan semangat menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat lewat peringatan 28 tahun Kudatuli.
Baca SelengkapnyaKetua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun menyaksikan pertunjukan wayang secara daring.
Baca Selengkapnyaasco menyebut, jika ada kecurangan dibuktikan di Bawaslu.
Baca Selengkapnya