Demokrat sebut pikiran cerdas Gerindra mundur dari Pansus Angket KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mendukung keputusan Fraksi Gerindra di DPR menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Agus menilai dengan keputusan Gerindra itu merupakan bentuk dukungan terhadap sikap Demokrat yang tidak setuju dengan angket KPK.

"Alhamdulillah berarti pikiran cerdas dan pilihan Partai Demokrat yang tak mendukung angket banyak teman sekarang. Banyak yang memberikan apresiasi, banyak yang bergabung dengan kita," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Meski mendukung, Agus mengaku enggan berkomentar soal kemungkinan melemahnya legitimasi penggunaan angket KPK. Pihaknya menegaskan tidak bertanggungjawab dengan segala keputusan Pansus Angket KPK.

Dengan mundurnya Gerindra, keanggotaan Pansus hanya tersisa dari partai-partai pendukung pemerintah, di antaranya PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP dan PAN.

"Kami tak memasuki wilayah itu karena kita ketahui Partai Demokrat tak ada dalam pansus. Sehingga kalau kita berikan hal terkait pansus itu kurang relevan. Keputusan Pansus Partai Demokrat tak ada di dalamnya, Partai Demokrat tak tanggung jawab. Partai Demokrat berdiri di garda paling depan mengawal rakyat Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, arah penggunaan Pansus Angket KPK hanya bertujuan melemahkan KPK. Sebab, Pansus kemungkinan akan memanggil Pimpinan KPK sehingga kinerja pemberantasan korupsi bakal terganggu.

"Kami yakin nanti pansus sudah bekerja full, nanti pimpinan dipanggil, kami yakini pasti pekerjaan KPK terganggu. Kalau terganggu berarti melemahkan kpk, mending menguatkan KPK seperti janji Pak Jokowi," pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra di DPR resmi menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa menjelaskan, penarikan diri ini sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya hari ini dikirim suratnya. Semua (keputusan) sudah sepengetahuan pimpinan pasti," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Desmond menjelaskan, alasan Fraksi Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK adalah terkait syarat pembentukan Pansus dan jadwal rapat yang selalu terkesan dadakan.

"Pembentukan itu dibentuk 5 fraksi dan 2 fraksi belum menyetor, yaitu Gerindra dan PAN. Nah dasar itu kan pembentukan pansus itu kan nggak memenuhi syarat UU MD3 dan tatib. Kalau kami biarkan ini dan tak bersikap ya ada sesuatu yang salah kan," imbuh Desmond kepada wartawan di lokasi.