Demokrat Sebut Publik Berhak Tahu Jadi atau Tidaknya Reshuffle Dilakukan Jokowi

Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menilai bahwa kinerja menteri dan kepala lembaga berkembang luar biasa setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam reshuffle. Dengan itu, Pratikno mengatakan bahwa isu perombakan kabinet sudah tak lagi relevan.

Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan ikut merespons hal tersebut. Dia bilang, Jokowi perlu menyampaikan ke publik bila reshuffle tak jadi dilakukan.

"Jika reshuffle memang tidak jadi dilakukan, tentu itu juga menjadi hak presiden. Namun, karena isu ini sudah bergulir ke publik, sebaiknya Presiden lah yang kembali menyampaikannya ke publik jika memang tidak ada reshuffle dalam waktu dekat," kata Ossy lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Selasa (7/7).

Tujuannya, kata dia, untuk menghindari kegaduhan publik. Dan juga jajaran kabinet butuh kepastian dari pemimpin tertingginya sebagai pemegang hak prerogatif penyusunan kabinet.

"Bukan sekedar pernyataan atau klarifikasi dari Mensesneg," ucapnya.

Menurut Ossy, reshuffle kabinet merupakan hak dari Presiden. Tetapi, isu perombakan kabinet dimunculkan ke publik oleh Presiden Jokowi sendiri. "Sehingga wajar jika kemudian publik menilai akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat," ujarnya.

Apapun keputusannya, kata Ossy, Demokrat menyerahkan penilaian menteri kepada Presiden. Jika kabinet bekerja baik tentu kepala negara akan dianggap berhasil.

"Namun jika kabinet gagal, maka Presiden juga yang akan dianggap gagal," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menilai bahwa kinerja menteri dan kepala lembaga sudah bagus setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam reshuffle. Dia bilang, ada kemajuan yang luar bisa dalam waktu singkat.

"Dalam waktu yang relatif singkat kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga," kata Pratikno saat jumpa pers, Senin (6/7).

Dia menuturkan, kemajuan yang luar biasa itu bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat dan program-program yang berjalan. Artinya teguran keras Jokowi punya arti yang signifikan.

"Teguran keras tersebut dilaksanakan cepat oleh kabinet," ucapnya.

Sehingga, kata Pratikno, bila kinerja para pembantu presiden sudah bagus tidak perlu ada perombakan kabinet. Serta, isu reshuffle sudah tidak relevan lagi.

"Jadi ini progres yang bagus, jadi kalo progresnya bagus ngapain di reshuffle.Jadi dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus," ucapnya.

"Sekarang ini sudah bagus semoga bagus terus, tentu kalau bagus gak ada isu, gak relevan lagi reshuffle. Jadi jangan ribut lagi reshuffle," pungkasnya.