Demokrat sebut wajar SBY kritik kebijakan Jokowi yang tak prorakyat

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku jika kritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat dianggap mengganggu jalannya pemerintahan. Namun kabar terbaru yang dia terima ternyata Presiden Jokowi siap menerima kritik.

"Waktu terakhir kemarin banyak kritikan yang disampaikan seolah kita mengganggu. Namun kita kembali lagi Pak Jokowi bilang siap dikritik. Kami sebagai partai penyeimbang akan terus mengkritik dan memberi solusi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ?Rabu (10/2).

Politikus Partai Demokrat tersebut juga menegaskan bahwa wajar saja jika partainya mengkritik pemerintah. Selain itu menurutnya juga SBY memiliki pengalaman menjadi presiden selama 10 tahun, hal itu bisa menjadi pelajaran bagi Jokowi.

"Sebenarnya baik Pak SBY maupun Demokrat, kita sebagai partai penyeimbang. Jadi partai penyeimbang itu apabila pemerintah punya kebijakan prorakyat akan kita dukung. Tapi sebaiknya kalau tidak prorakyat kita paling depan mengkritisi dan beri solusi," tegasnya.

Agus menceritakan bahwa dalam banyak hal selama ini masukan dari Demokrat yang diarahkan SBY didengar publik. Misalnya saja saat DPR memutuskan akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Namun fraksi Demokrat beri catatan seyogyanya ini dipertimbangkan kembali karena waktu itu Pak Budi Gunawan statusnya menjadi tersangka. Tapi Alhamdulillah ide brilian digunakan itu," tuturnya.

Sedangkan hal lainnya yaitu di kala muncul wacana akan ada undang-undang Pilkada yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui DPRD. "Namun ide brilian Demokrat melalui Pak SBY mengeluarkan Perppu bahwa pemilihan Pilkada dipilih rakyat karena keinginan rakyat," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, melalui wawancara yang diunggah di Youtube pada 6 Februari lalu, SBY mengungkap alasan menghilang sejenak mengkritik pemerintah. Menurut dia, ada elemen di lingkar Istana yang tak suka dengan kritik yang disampaikannya.

"Saya masih ingat kalau tidak salah dulu sekian bulan lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya," kata SBY dalam wawancara itu dikutip merdeka.com, Selasa (9/2).

Menurut SBY, ini negara demokrasi siapa pun berhak bicara. Dia bahkan menyindir ada orang yang dulu vocal mengkritik pemerintah namun ketika sekarang berada di kekuasaan justru tak mau dikritik.

"Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir SBY. (mdk/hhw)