Demokrat soal Jokowi ke Hambalang: Apa KPK sudah rilis barang bukti?

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meninjau mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI ini didampingi Menteri PU Basuki Hadimuljono dan disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang telah terlebih dahulu tiba di lokasi.

Publik menilai kunjungan Jokowi itu untuk menyindir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seperti diketahui, banyak kader Demorkat terjerat kasus korupsi Hambalang.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dugaan kasus korupsi P3SON Hambalang. Sebab, kata dia, KPK mengungkap barang bukti kasus korupsi tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Kemudian ketika awal 2014 Menpora (Roy Suryo) sempat prihatin dan care akan menyelamatkan aset-aset yang terbengkalai, berkonsultasi ke KPK, masih dijawab sebaiknya jangan menyentuh Hambalang dulu. Jadi kalau sekarang Menpora Imam Nahrawi dan Presiden Jokowi mendadak ke Hambalang, apakah memang benar-benar KPK sudah merelease barang bukti Hambalang tersebut untuk diteruskan kembali? Mengapa zaman dahulu tidak? Ada apa dengan KPK sekarang?" kata Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (20/3).

Menurut Hinca, saat proyek pembangunan Hambalang berjalan, Menpora dijabat Andi Mallarangeng. Kemudian digantikan oleh Roy Suryo pada tahun 2013 lalu. Namun Roy Suryo tak melanjutkan proyek pembangunan tersebut lantaran DPR dan KPK melarangnya.

"Saat KRMT Roy Suryo menjabat Menpora menggantikan Andi Mallarangeng pada 15 Januari 2013, salahsatu yg sebenarnya ingin dilanjutkan saat itu adalah Proyek P3SON Hambalang, namun saat itu baik DPR (Komisi X) maupun KPK memerintahkan agar Pemerintah -dalam hal ini Kemenpora- samasekali tidak menyentuh Hambalang karena statusnya selaku BarBuk Korupsi. Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Komisi X DPR yang menyatakan Proyek tersebut harus dihentikan, SBY terus memberikan ruang pada KPK untuk bekerja professional," kata dia.

Dia juga mengharapkan Presiden Jokowi melanjutkan proyek Hambalang yang dibilang KPK untuk dihentikan.

"Hambalang adalah kasus korupsi sangat fenomenal, kebetulan terjadi saat menpora di jabat Andi Malarangeng sejawatnya (SBY) di Partai Demokrat, ini ujian terbesarnya. Musibah ini juga menimpa partainya. Tapi tekadnya sudah bulat pada penyerahan kedaulatan KPK untuk menyelesaikan kasus ini secara professional," tandasnya. (mdk/gil)