Demokrat Soal Wacana Hukuman Mati koruptor: Kembali ke Political Will Jokowi

Merdeka.com - Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto menilai wacana hukuman mati terhadap koruptor tergantung political will Presiden Joko Widodo. Didik mengatakan, sudah ada dasar hukum yang mengatur pemidanaan mati terhadap koruptor dengan kasus luar biasa.

"Kembali kepada political will seorang kepala negara, karena bagaimanapun juga salah satu pedang antikorupsi yang memegang adalah presiden. Kalau presiden punya political will untuk memberantas korupsi secara masif, maka disitulah letak daya dobrak pemberantasan korupsi," ujar Didik di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

Anggota Komisi III DPR itu menyinggung pemberian grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun. Didik menilai, Presiden Jokowi harusnya proporsional menentukan terpidana kasus korupsi mana yang layak mendapatkan grasi.

"Salah satu peraturan Menkum HAM napi koruptor satu-satunya napi yang tidak bisa mendapat remisi. Jadi kalau melihat political will di situ mestinya Pak Presiden mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan atau grasi bagi koruptor," jelas Didik.

Dia menyebut, pemidanaan mati terhadap terpidana korupsi diatur dalam undang-undang untuk kasus khusus. Misalnya, pelaku tindak pidana korupsi bencana alam.

"Itulah yang saya berpikir diskursus hukuman mati ranah korupsi ini sebenernya sudah selesai di UU, tinggal bagaimana implementasi pada penegak hukum," ucap Didik.

Perihal hukuman mati ini mendadak mencuat di Hari Antikorupsi Sedunia, usai seorang anak SMK 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa koruptor tak langsung dihukum mati kala terbukti bersalah.

Presiden Jokowi pun menjawab hal itu memungkinkan saja bila ada masyarakat berkehendak bisa dimasukkan dalam RUU Tipikor.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi.