Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Sumut Bakal Membubarkan KLB Ilegal Jika Polisi Tidak Bertindak

Demokrat Sumut Bakal Membubarkan KLB Ilegal Jika Polisi Tidak Bertindak KLB Demokrat di Sibolga. ©2021 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain mengancam akan membubarkan paksa acara kongres luar biasa (KLB) jika polisi tidak bertindak. Pengurus DPD Demokrat Sumut sudah melaporkan kegiatan ilegal tersebut ke polisi, Kamis (4/3) malam.

KLB ilegal di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

"Jika polisi yang tidak membubarkan. Partai Demokrat yang akan membubarkan sebagai penegak hukum harusnya berada di sisi yang benar," kata Heri di Medan, Jumat (5/3).

Menurut Heri, Partai Demokrat Sumut berhak membubarkan KLB tersebut sebagai pemilik suara sah. KLB itu juga dinilai tidak sesuai dengan AD/ART dari Partai Demokrat.

"Itu ilegal terselubung bukan atas nama Demokrat yang seutuhnya. Jadi Demokrat Sumut berhak membubarkannya karena itu ilegal. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipecat dari Partai Demokrat," ucapnya.

DPD Partai Demokrat Sumut mengklaim bahwa seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota se-Sumut akan hadir dan membatalkan KLB ilegal tersebut.

"Kami akan ke sana dan membubarkan acara tersebut," sebut Heri.

Selain itu, Heri juga menuturkan sejauh ini tidak ada kader Partai Demokrat di Sumut yang hadir dalam KLB ilegal tersebut.

"Sampai saat ini belum kelihatan dan kami harapkan Sumut tegak lurus kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono," tuturnya.

KLB yang akan dihadiri oleh para tokoh-tokoh dan mantan kader Partai Demokrat akan dilangsungkan pada 5 hingga 7 Maret 2021 (sebelumnya disebut 6 Maret).

Mantan kader Partai Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, dan Darmizal tiba di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, pada Kamis (4/3) malam. Diduga kehadiran mereka akan menghadiri KLB di kawasan Sibolangit.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PKB Protes, Caleg sudah Dipecat Masih Ditetapkan oleh KPU
Sekjen PKB Protes, Caleg sudah Dipecat Masih Ditetapkan oleh KPU

Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Rapatkan Barisan Tunggu Perintah Megawati
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Rapatkan Barisan Tunggu Perintah Megawati

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Dapat Kursi DPRD, PDIP Gembira: Kemenangan Melawan Pembajak Demokrasi
Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Dapat Kursi DPRD, PDIP Gembira: Kemenangan Melawan Pembajak Demokrasi

Sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tentunya dengan syarat tertentu.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, keputusan itu bentuk kemenangan melawan oligarki.

Baca Selengkapnya
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Pencatutan KTP untuk Mendukung Dharma-Kun
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Pencatutan KTP untuk Mendukung Dharma-Kun

“Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo,” kata Ade Safri

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Putusan MK Ubah Peta Dukungan Parpol pada Pilkada di Berbagai Daerah
PDIP Yakin Putusan MK Ubah Peta Dukungan Parpol pada Pilkada di Berbagai Daerah

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menyatakan, keputusan itu adalah kemenangan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Iluni FH UI Tolak RUU Pilkada Anulir Putusan MK: Pembegalan Demokrasi Nyata Dipertontonkan
Iluni FH UI Tolak RUU Pilkada Anulir Putusan MK: Pembegalan Demokrasi Nyata Dipertontonkan

Revisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Minta Kapolri Tindak Tegas Muktamar PKB Ilegal: Hanya Ada Satu di Bali
Cak Imin Minta Kapolri Tindak Tegas Muktamar PKB Ilegal: Hanya Ada Satu di Bali

Cak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?

Menurut Eriko, rapat nanti akan membahas siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Sikapi Putusan MK, Partai Buruh Bersiap Usung Anies di Pilkada Jakarta Bersama PDIP dan Hanura
Sikapi Putusan MK, Partai Buruh Bersiap Usung Anies di Pilkada Jakarta Bersama PDIP dan Hanura

Usai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya