Demokrat Sumut Bakal Membubarkan KLB Ilegal Jika Polisi Tidak Bertindak
Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain mengancam akan membubarkan paksa acara kongres luar biasa (KLB) jika polisi tidak bertindak. Pengurus DPD Demokrat Sumut sudah melaporkan kegiatan ilegal tersebut ke polisi, Kamis (4/3) malam.
KLB ilegal di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
"Jika polisi yang tidak membubarkan. Partai Demokrat yang akan membubarkan sebagai penegak hukum harusnya berada di sisi yang benar," kata Heri di Medan, Jumat (5/3).
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Bagaimana MK memutuskan sidang sengketa Pileg? Teknisnya, perkara akan dibagi ke dalam tiga panel yang diisi oleh masing-masing hakim MK secara proporsional atau 3 hakim per panelnya.
Menurut Heri, Partai Demokrat Sumut berhak membubarkan KLB tersebut sebagai pemilik suara sah. KLB itu juga dinilai tidak sesuai dengan AD/ART dari Partai Demokrat.
"Itu ilegal terselubung bukan atas nama Demokrat yang seutuhnya. Jadi Demokrat Sumut berhak membubarkannya karena itu ilegal. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipecat dari Partai Demokrat," ucapnya.
DPD Partai Demokrat Sumut mengklaim bahwa seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota se-Sumut akan hadir dan membatalkan KLB ilegal tersebut.
"Kami akan ke sana dan membubarkan acara tersebut," sebut Heri.
Selain itu, Heri juga menuturkan sejauh ini tidak ada kader Partai Demokrat di Sumut yang hadir dalam KLB ilegal tersebut.
"Sampai saat ini belum kelihatan dan kami harapkan Sumut tegak lurus kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono," tuturnya.
KLB yang akan dihadiri oleh para tokoh-tokoh dan mantan kader Partai Demokrat akan dilangsungkan pada 5 hingga 7 Maret 2021 (sebelumnya disebut 6 Maret).
Mantan kader Partai Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, dan Darmizal tiba di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, pada Kamis (4/3) malam. Diduga kehadiran mereka akan menghadiri KLB di kawasan Sibolangit.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaSebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tentunya dengan syarat tertentu.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, keputusan itu bentuk kemenangan melawan oligarki.
Baca Selengkapnya“Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo,” kata Ade Safri
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menyatakan, keputusan itu adalah kemenangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaRevisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Eriko, rapat nanti akan membahas siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta.
Baca SelengkapnyaUsai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.
Baca SelengkapnyaPutusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya