Follow
Demokrat takut revisi UU Pilkada malah ganggu pilkada serentak
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto mengaku khawatir jika revisi Undang-undang Pilkada benar-benar dilakukan malah akan mengganggu jalannya pelaksanaan pilkada serentak pada Desember mendatang. Menurutnya, sesungguhnya pembahasan mengenai revisi UU Pilkada sama sekali belum matang karena baru akan dibahas pada rapat paripurna, Kamis (28/5) besok.
"Hal ini seluruhnya belum dibicarakan matang, tapi yang jelas kita ingin laksanakan pilkada serentak tepat waktunya. Sehingga 9 Desember sudah bisa dilaksanakan," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
"Maka apabila kita tetap ingin laksanakan revisi, yang ditakutkan malah akan mengganggu pilkada," katanya menambahkan.
-
Bagaimana AHY mau revisi UU Pemilu? AHY meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk mendorong revisi UU Pemilu.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Kenapa AHY mau revisi UU Pemilu? AHY berpesan supaya revisi UU Pemilu diprioritaskan dibanding undang-undang lainnya. 'Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi nanti kalau sudah tenang semuanya, bersama teman teman fraksi DPR RI ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain bicarakan ini dulu,' ujar AHY.
-
Bagaimana UU Pemilu terbaru diubah? Undang Undang Pemilu tersebut terbit pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang Undang yang lebih adaptif.
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Apa yang menjadi sengketa dalam Pileg? Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan disidangkan pekan depan.
Agus mengatakan, Partai Demokrat sebenarnya enggan untuk masuk ke wilayah setuju atau tidak setuju terkait wacana revisi UU Pilkada tersebut. Sebab, bagi Demokrat yang terpenting adalah bagaimana Pilkada serentak bisa berjalan sesuai rencana, dan tidak terganggu dengan revisi UU Pilkada tersebut.
"Kita tidak bisa memutuskan setuju atau tidak setuju, tapi kita berpandangan, pilkada serentak pada 9 Desember harus segera terlaksana, karena ini amanah Perppu," ujar wakil ketua DPR ini.
"Demokrat hanya tidak ingin jadwal terganggu, untuk itu mengenai anggarannya, infrastrukturnya, kita bicarakan dengan presiden agar masalah ini betul-betul selesai," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Dampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.
Baca Selengkapnya
Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya
Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
Banyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca Selengkapnya