Follow
Demokrat tanggapi Fahri: Gak mungkin Perppu Pilkada tak dibaca!
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin angkat bicara soal pernyataan Sekretaris Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah yang menyebut KMP mendukung Perppu Pilkada saat diterbitkan SBY karena belum membacanya. Menurut Didi, alasan Fahri itu adalah sesuatu yang tak mungkin.
"Gak mungkin, gak dong saat tanda tangan pasti dibaca. Kalau sudah ditandatangani sudah sepakat sudah disetujui," kata Didi di Gado-gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12).
Menurutnya pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR tersebut tidak benar. Pasalnya semua kesepakatan serta pasal-pasal dalam Perppu Pilkada sudah disetujui. Tidak mungkin parpol anggota KMP mau menandatangani kesepakatan jika belum membacanya.
-
Siapa yang Fahri Hamzah sebut sebagai tokoh besar yang bersatu? “Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu,“ tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa yang berterima kasih kepada Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Kenapa Nurdin Halid menganggap baik Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Pak Jokowi bergabung dengan Golkar hal yang bagus. Tapi tunggu dulu, beliau ingin bergabung dengan Golkar dengan tangan terbuka sangat menerima, karena beliau sangat dekat dengan Golkar,' ucapnya.
-
Kapan Khofifah mendapat dukungan partai? 'Sudah dari Desember yang lalu, sudah 4 partai , Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, PAN, bulan Desember lalu sudah memberikan surat penugasan,' jelas dia.
"Ini urusan negara jadi gak mungkin gak dibaca. Sudah dibaca dan ditandatangan baik-baik kok," katanya.
Sebelumnya, Fahri Hamzah menjelaskan, naskah Perppu itu baru sampai ke DPR sekitar 10 hari setelah SBY lengser dari posisi presiden. Karena itu dia menilai wajar jika kemudian Golkar menolak setelah membaca isi Perppu itu.
"Dia sampai ke DPR bisa dibilang setelah 10 hari pemerintahan Pak Jokowi, nah kami belum baca. Sekarang kita sudah baca sebagiannya. Seperti Golkar tentu dia punya tim untuk membaca Perppu," terang dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca Selengkapnya
PDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca Selengkapnya