Demokrat tolak rencana Menkum HAM kukuhkan status WNI Arcandra
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dengan tegas menolak keinginan rencana Kementerian Hukum dan HAM yang ingin meneguhkan status WNI Arcandra Tahar. Dia mengatakan, proses seseorang menjadi WNI tak bisa dengan mudah dilakukan begitu saja. Sebab, kata dia, prosesnya harus melalui perjalanan yang panjang terlebih dahulu.
"Dia harus mengajukan permohonan sebagai WNI, sesuai mekanisme. Tidak ada melalui terobosan singkat karena dia menyangkut loyalitas," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).
Benny mengaku bila dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Panja RUU Kewarganegaraan. Maka dari itu, dia paham betul proses administrasi kewarganegaraan.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Siapa yang ingin dinaturalisasi? Mees Hilgers kini menjadi topik perbincangan hangat. Pemain FC Twente tersebut dilaporkan bersedia untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Bagaimana cara WNI pindah kewarganegaraan ke Singapura? Baru-baru ini, banyak pelajar Indonesia yang memutuskan pindah kewarganegaraan ke Singapura.
-
Kenapa Kartika Soekarno memilih jadi WNI? Meski memiliki darah Jepang di tubuhnya, Kartika rupanya tetap memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
-
Kapan WNI di Malaysia diminta untuk memilih? 'Untuk itu, kalau saudara tidak sedang ke luar dari Malaysia, tanggal 14 Februari 2024, saudara diundang ke tempat ini, oleh ibu pertiwi yaitu Indonesia, saudara diundang untuk memberikan suara guna menentukan pemimpin nasional kita untuk lima tahun yang akan datang sekaligus untuk memilih wakil-wakil saudara yang akan duduk di DPR dan DPRD,' ujar dia.
"Enggak bisa, karena dia bukan WNI. Padahal persyaratan dia menjadi menteri wajib WNI. Simple kok," ujarnya.
"Ini soal negara. Tidak bisa dengan pengukuhan itu," tandasnya.
Presiden Joko Widodo kabarnya akan segera melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral definitif dalam waktu dekat. Muncul isu, nama Arcandra Tahar akan kembali dipilih Jokowi menjadi menteri ESDM yang sebelumnya hanya dijabat 20 hari.
Kasus dwi kewarganegaraan membuat Arcandra didepak dari kursi menteri ESDM. Namun, terbaru pemerintah disebut sedang memperjuangkan nasib Arcandra untuk kembali menjadi WNI agar bisa menempati pos menteri ESDM.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Demokrat tidak setuju nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan diumumkan di menit-menit terakhir pendaftaran.
Baca SelengkapnyaDemokrat buka-bukaan NasDem menolak AHY jadi Cawapres Anies
Baca SelengkapnyaMaka dari itu, ia pun menunggu aturan tersebut segera diundangkan agar MKMK bisa secara permanen.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna H Laoly merespon wacana dwi kewarganegaraan untuk diaspora yang tengah mencuat. Dia menyinggung isi Sumpah Pemuda.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih dalam kajian.
Baca SelengkapnyaYenny mengaku tidak pernah menawarkan diri sebagai calon wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPDIP bisa bergerak secara mandiri untuk mengusung Calon Kepala Daerah.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaDenny mengusulkan kepada Ketua MKMK Jimly Asshiddique memerintahkan pemeriksaan ulang putusan terkait batas usia capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaHeru mengaku tidak tertarik maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus Demokrat Andi Arief, meminta agar Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk segera deklarasi Cawapresnya.
Baca Selengkapnya