Demokrat tunggu ketegasan Jokowi soal dana aspirasi
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menolak dianggap bahwasanya Fraksi Partai Demokrat sikapnya mengambang tak tegas terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) diklaim sebagai dana aspirasi. Hal tersebut menanggapi penolakan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono terhadap dana aspirasi.
"Itu dinamika, ya ada lah. Di kami ada aja yang ingin mencoba meyakinkan, tapi Pak SBY tetap dengan prinsipnya. Jadi saya sebagai juru bicara Partai Demokrat sampai sekarang sebelum lima syarat itu, kami menolak," kata Ruhut di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Rabu (24/6).
Meski begitu Ruhut tetap mengakui bahwa Partai Demokrat sejauh ini belum menolak atau menerima dana aspirasi. Partai tersebut hanya saja masih menunggu sikap pemerintah. Apapun sikap pemerintah, Partai Demokrat akan mengekor.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Bagaimana Partai Demokrat meraih suara? Partai Demokrat yang lahir sebelum Pemilu 2004 merupakan partai yang mampu menarik suara dengan mengandalkan popularitas seorang tokoh, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
"Kami sebenarnya dari fraksi itu bukan menyatakan menerima, kita tunggu pemerintah. Nah pemerintah seperti apa yang dikatakan Sekretaris Kabinet, kan belum. Kita tunggu lah, ojo kesusu, bersabarlah," ungkapnya.
Ruhut juga merasa bangga karena selama ini dirinya benar terkait sikap personalnya menolak dana aspirasi. Di sisi lain Demokrat juga sejalan dengan SBY.
"Nyatanya yang benar gue juga kan, Pak SBY gak setuju kan. Aku berpatokan pada ketua umum saya. Karena saya juru bicara DPP Partai Demokrat, tapi saya anggota DPR," tuturnya.
Ruhut juga mendesak agar Jokowi memiliki sikap yang sama dengan SBY. Sebab menurut Ruhut, sudah jelas dana aspirasi merupakan polemik yang telah lama ada dan dulu SBY menolaknya.
"Ini kan finalnya di pemerintah seperti Pak SBY di tahun 2010. Kan Pak SBY jelas menolak. Dari dulu kita. Waktu dia presiden juga ditolak kok. Jadi kita semua patuh pada Pak SBY," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menjadi oposisi 5 tahun mendatang
Baca SelengkapnyaAHY mengaku Partai Demokrat telah membentuk satgas untuk berkomunikasi dengan partai politik lain terkait Pilgub Jakarta, Jateng dan Jabar.
Baca SelengkapnyaAHY merespons usulan DPD Demokrat Jakarta yang melirik Pj Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, partai politik masih mencari format koalisi yang jelas. Selain itu, cawapresnya juga belum jelas.
Baca SelengkapnyaHerzaky menegaskan, Partai Demokrat tak akan buru-buru mengumumkan siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetum AHY akan segera mengumumkan ke koalisi mana Partai Demokrat akan bergabung.
Baca SelengkapnyaSumber merdeka.com membenarkan datang tawaran dari Jokowi untuk Demokrat mendapatkan jatah menteri.
Baca SelengkapnyaSikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSebab, Jokowi menilai koalisi saat ini belum final.
Baca SelengkapnyaKetum Demokrat AHY akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Tinggi Partai sebelum memutuskan arah dukungan.
Baca Selengkapnya