Demokrat: Ucapan SBY soal negara tak netral terkait penunjukan PJ Gubernur Jabar

Merdeka.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan dua faktor yang melatarbelakangi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya gejala ketidaknetralan negara dalam Pemilu. Pertama yakni dinamika di Pilkada Jawa Timur.

Masalah kedua, soal pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas Komjen M Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Ya betul, karena itu dinilai oleh Demokrat syarat kepentingan subjektif," kata Ferdinand saat dihubungi merdeka.com, Selasa (19/6).

Ferdinand menganggap, pemerintah telah melampaui kewenangannya dengan melantik Iriawan menjadi PJ Gubernur Jabar, meski tahu melanggar UU Kepolisian. Pelantikan Iriawan, kata dia, juga pernah dibatalkan oleh Menko Polhukam Wiranto karena menimbulkan kontroversi.

"Tetapi Jokowi tampak ngotot terlebih karena ada pengakuan Mendagri yang mengakui usulkan Sekjen Kemendagri untuk jadi PJ Gubernur. Tapi Jokowi tetap pilih Iwan Bule," tegasnya.

SBY, kata Ferdinand, juga mendapatkan banyak laporan dari kader soal operasi yang diduga dilakukan aparat dalam pesta demokrasi rakyat. Parahnya, operasi itu berlangsung senyap sehingga sulit terlihat masyarakat.

"Kadang kadang kan operasi aparat ini tidak nyata di tengah publik, senyap dan tertutup. Susah dilihat kasat mata oleh masyarakat. Tapi kader kami yang di lapangan banyak melihat ketidaknetralan tersebut," klaimnya.

Presiden RI ke-6 ini menuangkan dugaannya soal ketidaknetralan negara di kontestasi Pemilu di akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono. Lewat akun twitternya, SBY mengatakan "Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?"

Dikonfirmasi soal cuitan SBY itu, Ferdinand menjawab pernyataan SBY itu berkaitan dengan ketidaknetralan aparat di Pilkada dan pengangkatan Iriawan menjadi PJ Gubernur Jabar.

"Ya maksudnya itu, yang beliau sampaikan di Jatim," tandas Ferdinand.

Sebelumnya, SBY mengaku melihat gejala ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi yang tengah berlangsung. Baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah atau provinsi lain yang ikut menggelar Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.

"Saya banyak mendengar informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari daerah-daerah lain. Ada tanda-tanda, ada niat yang barang kali membuat aparat negara tidak netral. Rakyat tentu menolak cara-cara seperti ini," kata SBY usai menggelar Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di Asrama Haji, Kota Madiun, Senin (18/6) petang.

Suami Ani Yudhoyono ini melanjutkan, "Termasuk merek-mereka, elemen-elemen yang berasal dari eksekutif atau pemerintahan dan juga elemen dari Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)."

SBY kembali mengungkapkan, dirinya yang juga salah satu warga Negara Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah. "Dengan rendah hati juga mengingatkan, janganlah aparat negara, jajaran di BIN, TNI dan Polri berpihak pada salah satu partai politik tertentu, berpihak pada Paslon tertentu," katanya.