Demokrat Ungkap Moeldoko Ingin Gelar HUT Tandingan di Tangerang

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Demokrat mengungkap, kubu Moeldoko membuat acara Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam (10/9) ini. Hal itu diketahui Demokrat dengan beredarnya surat undangan beberapa hari terakhir.

"Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (10/9).

Zaky menyatakan, bahwa hal ini sungguh memalukan lantaran gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi yang juga Mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Dia bilang, Budi merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

"Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan Pejuang Demokrat kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan," jelasnya.

Menurut Zaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

"Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir," tutupnya.

(mdk/rnd)