Demokrat Usul Ada Fit And Proper Test Bagi Pj Kepala Daerah

Merdeka.com - 101 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada tahun 2022 ini. Partai Demokrat menyarankan dibuat fit and proper test untuk penjabat (Pj) yang akan mengisi kekosongan posisi kepala daerah tersebut.

"Tentunya mesti ada fit and proper test, apalagi masa penugasan plt kepala daerah yang akan bertugas nantinya cukup panjang lebih dari 2 tahun," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Kamis (6/1).

Menutnya, pemerintah mesti betul-betul cermat dalam penempatan Plt kepala daerah. Jangan sampai membuat kegaduhan dan menimbulkan resistensi atau penolakan dari daerah.

"Kita berharap yang mendapatkan penugasan adalah birokrat-birokrat profesional yang mampu menjaga suasana kondusif dan terus melanjutkan agenda pembangunan di daerah tempat penugasannya," tuturnya.

Selain itu, Pj kepala daerah tidak partisan dan tidak menjadi komprador kelompok politik atau oligarki tertentu. Utamanya di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam.

"Profesionalisme ini menjadi penting mengingat selain panjangnya waktu penugasan, juga akan memimpin daerah menghadapi Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan serentak dan Pilkada pada 2024 nanti. Ini sarat dengan kepentingan politik," pungkasnya.

101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan

Diketahui, ada 101 Kepala Daerah habis masa jabatannya tahun 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.

Hal ini sebagai konsekuensi tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Sejumlah jabatan kepala daerah tingkat provinsi, serta kabupaten/kota ‘nganggur’ dua tahun menunggu Pilkada.

UU Pilkada menegaskan, gelaran Pilkada tahun 2022 dan 2023 diundur ke tahun 2024. Selesai lima tahun atau belum lima tahun masa tugas kepala daerah tersebut.

Terdapat 101 kepala daerah masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Rinciannya, 7 gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan habis masa jabatannya. Kemudian, ada 76 bupati dan 18 walikota yang juga habis masa jabatannya tahun ini.

Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbunyi:

Ayat (3)Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

Ayat (5)Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Ayat (8)Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Ayat (9)Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Ayat (10)Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (11)Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.