Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Usul Gedung DPR Dijadikan RSD, NasDem Ingatkan Potensi Muncul Bencana Baru

Demokrat Usul Gedung DPR Dijadikan RSD, NasDem Ingatkan Potensi Muncul Bencana Baru Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. ©2020 Merdeka.com/Erwin Yohanes

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya menyambut baik usulan gedung parlemen dijadikan RS darurat penanganan Covid-19. Namun usulan dilontarkan politikus Partai Demokrat Benny K Harman itu harus dikaji matang.

"Usulan menjadikan gedung pemerintahan, dan berbagai fasilitas negara untuk menjadi lokasi penampungan pasien Covid-19 itu bagus. Namun kalau hanya diusulkan secara emosional justru kita akan melihat bencana baru. Heroisme itu memang dibutuhkan oleh orang-orang yang kurang percaya diri akan kemampuan dan kekuatan dirinya dan bangsanya," kata Willy kepada merdeka.com, Jumat (9/7).

Menurutnya, ada banyak sekali gedung dan fasilitas publik yang bisa dipakai untuk penampungan penderita Covid-19 dan hal itu mudah sekali dilakukan pemerintah. Tinggal diklasifikasi saja mana lokasi objekvital yang tetap harus berfungsi sebagaimana adanya dan mana yang bisa difungsikan sementara.

Orang lain juga bertanya?

"Namun kita juga perlu berpikir lebih dari sekedar heroisme. Posko-posko itu tentu harus didukung oleh tenaga medis, tenaga perawat, bahkan fasilitas pendukungnya. Ini semua harus disiapkan secara integratif dan strategis," tuturnya.

Partai NasDem, kata dia, tentu menyambut baik gotong royong segala kalangan untuk sama-sama melalui masa pandemi ini dengan kemenangan gemilang. Dia bilang, hal itu bisa dimulai dari dalam rumah masing-masing, dari kantor masing-masing saat ini juga.

"Partai NasDem sudah memulai gotong royong ini dengan membangun posko vaksinasi bagi masyarakat dengan target 1 juta orang. Kantor-kantor partai saat ini juga sudah bertambah fungsi untuk menjadi posko-posko bantuan bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).

Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.

"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.

"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lama Tak Dipakai, Wisma Atlet Kemayoran Bakal Dipakai untuk Aktivitas Komersil dan Perumahan ASN
Lama Tak Dipakai, Wisma Atlet Kemayoran Bakal Dipakai untuk Aktivitas Komersil dan Perumahan ASN

Pemerintah membahas pemanfaatan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara, setelah selesai digunakan sebagai rumah sakit darurat saat pandemi COVID-19.

Baca Selengkapnya
Aturan Sedang Disiapkan Jokowi, Wisma Atlet Kemayoran Bakal Jadi Hunian PNS dan Aktivitias Komersial
Aturan Sedang Disiapkan Jokowi, Wisma Atlet Kemayoran Bakal Jadi Hunian PNS dan Aktivitias Komersial

Penyusunan Inpres tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Baca Selengkapnya
Menengok Kondisi Terbaru Wisma Atlet, Tempat Isolasi Pasien Covid-19 yang Kini jadi Semak Belukar
Menengok Kondisi Terbaru Wisma Atlet, Tempat Isolasi Pasien Covid-19 yang Kini jadi Semak Belukar

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi ditutup pada Jumat, 31 Maret 2023

Baca Selengkapnya
Status Tanggap Darurat Diaktifkan Pascagempa, Sumedang Dihadapkan Potensi Banjir dan Longsor
Status Tanggap Darurat Diaktifkan Pascagempa, Sumedang Dihadapkan Potensi Banjir dan Longsor

Ratusan pasien terpaksa dievakuasi untuk memastikan bangunan rumah sakit aman dihuni pasca gempa.

Baca Selengkapnya
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Baca Selengkapnya
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif

Baca Selengkapnya
Angka DBD di Depok Terus Naik, per Maret 2024 Tembus 723 Kasus & 2 Meninggal Dunia
Angka DBD di Depok Terus Naik, per Maret 2024 Tembus 723 Kasus & 2 Meninggal Dunia

Pasien yang meninggal diduga karena terlambat mendapat penanganan.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas dan Diganti Tunjangan, Bagaimana dengan Pimpinan Dewan?
Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas dan Diganti Tunjangan, Bagaimana dengan Pimpinan Dewan?

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Baca Selengkapnya