Demokrat Usul Koalisi Dibubarkan, BPN Sindir 'Kebelet Dapat Jatah Menteri'
Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mendesak capres Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai permintaan itu karena Demokrat kebelet ingin dapat jatah kursi menteri dari Joko Widodo.
"Ngapain kami bubarin koalisi, orang masih kumpul kok, masih sama-sama kok. Kalau mau keluar silakan saja. Mungkin udah kebelet kali pengen gabung sebelah (kubu Jokowi), dapat jabatan menteri kali ya," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, pada merdeka.com, Minggu (9/6).
Andre tak mengetahui maksud Rachlan berbicara seperti itu. Padahal, kata dia, semua partai koalisi saat ini aktif mengurus gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Dimana sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
-
Apa yang disoroti Prabowo di rapat kabinet? Prabowo menyinggung soal makan bergizi gratis diragukan banyak pihak. Prabowo menegaskan, program itu memang tidak bisa langsung berjalan sempurna. Apalagi di tahap-tahap awal.
"Selama ini koalisi masih solid ya. Masih terus berkoordinasi ya untuk membahas gugatan MK gitu. Temen-temen di seluruh partai koalisi masih super aktif, memang Demokrat yang enggak terlihat," ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra ini tidak menampik ada perbedaan sikap dari partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu dengan koalisi. Perbedaan sikap itu, lanjutnya, mulai terlihat sejak Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Jokowi.
"Jadi intinya seperti itu mereka mulai berubah setelah AHY bertemu Jokowi. Pertama kali jadi kalau mau keluar (koalisi) silakan monggo, kami enggak mau larang-larang, kami enggak mau campuri," ucapnya.
Andre kembali menegaskan koalisi Adil Makmur masih sangat solid. Bahkan, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan masih ikut rapat bersama BPN.
"Sekjennya masih ada hadir beberapa kali rapat," tandasnya.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasilPilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq sudah datang ke DPP.
Baca SelengkapnyaSempat terjadi perdebatan yang lumayan alot saat rapat internal PKB terkait tawaran kerjasama NasDem.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaLangkah ini guna mengusut kecurangan hasil pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Bappilu Demokrat Andi Arief memberikan kode atas ajakan tersebut jika Kantor PDIP dan Kantor PPP dekat dengan Kantor Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaTiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaDemokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Baca SelengkapnyaKPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaUsai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.
Baca Selengkapnya