Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Usul Koalisi Dibubarkan, BPN Sindir 'Kebelet Dapat Jatah Menteri'

Demokrat Usul Koalisi Dibubarkan, BPN Sindir 'Kebelet Dapat Jatah Menteri' Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mendesak capres Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai permintaan itu karena Demokrat kebelet ingin dapat jatah kursi menteri dari Joko Widodo.

"Ngapain kami bubarin koalisi, orang masih kumpul kok, masih sama-sama kok. Kalau mau keluar silakan saja. Mungkin udah kebelet kali pengen gabung sebelah (kubu Jokowi), dapat jabatan menteri kali ya," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, pada merdeka.com, Minggu (9/6).

Andre tak mengetahui maksud Rachlan berbicara seperti itu. Padahal, kata dia, semua partai koalisi saat ini aktif mengurus gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Selama ini koalisi masih solid ya. Masih terus berkoordinasi ya untuk membahas gugatan MK gitu. Temen-temen di seluruh partai koalisi masih super aktif, memang Demokrat yang enggak terlihat," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini tidak menampik ada perbedaan sikap dari partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu dengan koalisi. Perbedaan sikap itu, lanjutnya, mulai terlihat sejak Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Jokowi.

"Jadi intinya seperti itu mereka mulai berubah setelah AHY bertemu Jokowi. Pertama kali jadi kalau mau keluar (koalisi) silakan monggo, kami enggak mau larang-larang, kami enggak mau campuri," ucapnya.

Andre kembali menegaskan koalisi Adil Makmur masih sangat solid. Bahkan, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan masih ikut rapat bersama BPN.

"Sekjennya masih ada hadir beberapa kali rapat," tandasnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasilPilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Gelar Rapat Pleno Bahas Koalisi dan Duet Anies-Cak Imin, Begini Situasi di Kantor DPP
PKB Gelar Rapat Pleno Bahas Koalisi dan Duet Anies-Cak Imin, Begini Situasi di Kantor DPP

Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq sudah datang ke DPP.

Baca Selengkapnya
Alotnya Rapat PKB Bahas Tawaran Cawapres Anies Sampai Kiai Turun Tangan
Alotnya Rapat PKB Bahas Tawaran Cawapres Anies Sampai Kiai Turun Tangan

Sempat terjadi perdebatan yang lumayan alot saat rapat internal PKB terkait tawaran kerjasama NasDem.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Koalisi Anies Sepakat Hak Angket Pemilu Usulan Ganjar & Tunggu Langkah PDIP
VIDEO: Koalisi Anies Sepakat Hak Angket Pemilu Usulan Ganjar & Tunggu Langkah PDIP

Langkah ini guna mengusut kecurangan hasil pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Andi Arief Beri Kode Arah Koalisi: Kantor PDIP sama PPP Kok Deket ya Sama Demokrat
Andi Arief Beri Kode Arah Koalisi: Kantor PDIP sama PPP Kok Deket ya Sama Demokrat

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief memberikan kode atas ajakan tersebut jika Kantor PDIP dan Kantor PPP dekat dengan Kantor Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
Demokrat Akui Bahas Pilkada Jakarta dengan PKS, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Demokrat Akui Bahas Pilkada Jakarta dengan PKS, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub

Demokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub

Baca Selengkapnya
KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini Usai NasDem-Demokrat Gugat PHPU ke MK
KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini Usai NasDem-Demokrat Gugat PHPU ke MK

KPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Sikapi Putusan MK, Partai Buruh Bersiap Usung Anies di Pilkada Jakarta Bersama PDIP dan Hanura
Sikapi Putusan MK, Partai Buruh Bersiap Usung Anies di Pilkada Jakarta Bersama PDIP dan Hanura

Usai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.

Baca Selengkapnya