Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Usul Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM Gelar TWK

Demokrat Usul Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM Gelar TWK Benny K harman. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengusulkan Polri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM membuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurutnya, tiga lembaga tersebut juga perlu membuat TWK seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya mengusulkan pak ketua kepada mitra kerja, kepolisian, kejaksaan dan Kumham, saya sangat senang ada TWK. Tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan kepolisian dan Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa," katanya dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).

Menurutnya, TWK untuk Polri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM bukan bukan untuk memecat atau memberhentikan pegawai, atau dasar suka dan tidak suka. Tetapi dalam rangka menjalankan fungsi pegawai secara profesional.

Orang lain juga bertanya?

"Supaya ada militansi. Saya tidak melihat ada di sini. Atau mungkin saya tidak menangkap. Saya dengar tadi tidak satu pun kata muncul ada agenda untuk TWK sebagai bagian dari pembinaan," jelasnya.

Benny pun teringat agenda Presiden Joko Widodo soal reformasi mental. Menurutnya, agenda itu perlu dijalankan di tiap lembaga.

"Dulu kalau tidak salah itu bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi yang kemudian bapak Jokowi melanjutkan itu dengan reformasi mental. Ini yang saya lihat tidak muncul lagi. Tolong itu dimasukkan kalau bisa," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Buka Suara Soal 10 Jaksa Ditarik Kejagung: Apabila Tidak Ada Masalah akan Dipromosikan
KPK Buka Suara Soal 10 Jaksa Ditarik Kejagung: Apabila Tidak Ada Masalah akan Dipromosikan

KPK menegaskan penarikan 10 jaksa itu tidak ada sangkut paut dengan perkara ditangani lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu

Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung
Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.

Baca Selengkapnya
4 Korban TWK Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Eks Penyidik: Pengalaman Tentu Tak Diragukan Lagi
4 Korban TWK Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Eks Penyidik: Pengalaman Tentu Tak Diragukan Lagi

Yudi berharap salah satu dari mereka bisa terpilih menjadi pimpinan KPK untuk setidaknya memperbaiki KPK dari dalam.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Revisi UU TNI
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Revisi UU TNI

TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Putusan MK soal Anggota TNI-Polri dan Pejabat Tak Netral Bisa Dipidana
Pro Kontra Putusan MK soal Anggota TNI-Polri dan Pejabat Tak Netral Bisa Dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ngotot Johanis Tanak Mau Hapus OTT di KPK Bikin DPR Tepuk Tangan
VIDEO: Ngotot Johanis Tanak Mau Hapus OTT di KPK Bikin DPR Tepuk Tangan "Tidak Masuk Logika!"

Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengaku siap menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukan lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Capim Johanis Tanak Lugas Usul Tak Ada Posisi Ketua di KPK, Jadi Kejutan Saat Diuji DPR
VIDEO: Capim Johanis Tanak Lugas Usul Tak Ada Posisi Ketua di KPK, Jadi Kejutan Saat Diuji DPR

Tanak mengusulkan tidak ada posisi ketua dan wakil di dalam KPK, cukup disebut pimpinan

Baca Selengkapnya
Polda Jabar Pecat 28 Polisi Secara Tidak Hormat, karena Narkoba hingga Penyimpangan Seksual
Polda Jabar Pecat 28 Polisi Secara Tidak Hormat, karena Narkoba hingga Penyimpangan Seksual

Polda Jabar memberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 28 personel Polri karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik

Baca Selengkapnya