Demokrat Usul Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM Gelar TWK
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengusulkan Polri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM membuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurutnya, tiga lembaga tersebut juga perlu membuat TWK seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya mengusulkan pak ketua kepada mitra kerja, kepolisian, kejaksaan dan Kumham, saya sangat senang ada TWK. Tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan kepolisian dan Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa," katanya dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Menurutnya, TWK untuk Polri, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM bukan bukan untuk memecat atau memberhentikan pegawai, atau dasar suka dan tidak suka. Tetapi dalam rangka menjalankan fungsi pegawai secara profesional.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Bagaimana PPK dan PPS melanggar kode etik? Mereka hadir dalam pertemuan dengan calon bupati terpilih Yusif Rio Wahyu Prayogo di masa tahapan Pilkada Serentak 2024.
-
Kenapa anggota KPPS harus memiliki integritas? Mereka harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK meliputi perencanaan, pengawasan, pendataan pemilih, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemilihan kepada KPU dan Bawaslu.
-
Kenapa PPK dan PPS Situbondo dianggap melanggar kode etik? Agita Primasanti menegaskan bahwa anggota PPK dan PPS sampai dengan saat ini masih menyandang status sebagai penyelenggara pemilu, sehingga harus menjaga marwah penyelenggara dengan tidak berafiliasi ataupun mendukung salah satu calon.
-
Apa motto keren Polri? Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.
"Supaya ada militansi. Saya tidak melihat ada di sini. Atau mungkin saya tidak menangkap. Saya dengar tadi tidak satu pun kata muncul ada agenda untuk TWK sebagai bagian dari pembinaan," jelasnya.
Benny pun teringat agenda Presiden Joko Widodo soal reformasi mental. Menurutnya, agenda itu perlu dijalankan di tiap lembaga.
"Dulu kalau tidak salah itu bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi yang kemudian bapak Jokowi melanjutkan itu dengan reformasi mental. Ini yang saya lihat tidak muncul lagi. Tolong itu dimasukkan kalau bisa," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Baca SelengkapnyaKPK menegaskan penarikan 10 jaksa itu tidak ada sangkut paut dengan perkara ditangani lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPenempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaTito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca SelengkapnyaYudi berharap salah satu dari mereka bisa terpilih menjadi pimpinan KPK untuk setidaknya memperbaiki KPK dari dalam.
Baca SelengkapnyaTNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.
Baca SelengkapnyaDivpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaCapim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengaku siap menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukan lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya