Follow
Demokrat usul tunjangan DPR dialihkan buat atasi kabut asap
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan fraksinya menolak kenaikan tunjangan bagi tiap anggota DPR. Penolakan tersebut, kata Syarief, dengan alasan kondisi ekonomi yang sedang lesu belakangan ini.
"Saya pikir Demokrat tidak setuju itu. Rakyat lagi sudah kayak begini. Rakyat yang paling susah saat ini. Pengangguran nambah, rakyat enggak bisa beli, inflasi tinggi. Rakyat itu untuk makan saja susah. DPR harus prihatin," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9).
Selain itu, anggota Komisi I DPR ini mengaku apa yang ia dapat selama duduk di parlemen baik gaji maupun tunjangan sudah mencukupi. Sehingga, hal ini menjadi alasan bagi Fraksinya untuk menolak kenaikan tunjangan tersebut.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
"Cukup kok. Kita harus prihatin lah," katanya.
Dia menilai ada baiknya anggaran untuk kenaikan tunjangan tersebut dialihkan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, banyak yang tengah menderita akibat kabut asap.
"Lebih bagus itu rakyat dulu diperhatikan. Belum lagi asap. Sudah susah, dikasih asap lagi," harapnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Ratusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.
Baca Selengkapnya
Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca Selengkapnya
Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca Selengkapnya
Pemberian tunjungan mulai berlaku sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota dewan terpilih 1 Oktober 2024. Namun besarannya belum dirinci.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya
Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca Selengkapnya
Saat menyampaikan orasi, Habiburokhman mengumumkan, tidak ada pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca Selengkapnya
Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca Selengkapnya