Demokrat yakin Golkar tolak Perppu Pilkada cuma sesaat
Merdeka.com - Munas Golkar IX di Bali telah usai dengan terpilihnya kembali Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum. Namun, hasil Munas di Bali itu ternyata menimbulkan polemik baru, dimana partai Golkar menolak Perppu Pilkada. Padahal Golkar ikut menandatangani kesepakatan mendukung Perppu Pilkada bersama Koalisi Merah Putih (KMP).
Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menilai penandatanganan kesepakatan Perppu Pilkada yang dilakukan oleh Ical hanyalah kepentingan sesaat. Dimana hal itu sebagai salah satu strategi untuk meyakinkan DPD agar Ical terpilih kembali sebagai ketua umum Golkar.
"Ketum Golkar udah tanda tangan Perppu, malah di Munas balik badan. Saya kira itu (tanda tangan) untuk kepentingan sesaat untuk meyakinkan DPD agar memilih dia (Ical)," kata Didi disela-sela diskusi, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
Dia berharap ini hanya dinamika politik, karena Perppu Pilkada sudah ditandatangani sesuai kesepakatan.
"Kami berharap ini hanya dinamika. Karena ini sudah ditanda tangan yang artinya mengikat," ujarnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDalam waktu dekat barisan KLB Demokrat akan menentukan sikap dan arah politik.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai tidak ada jaminan kerjasama yang terjalin saat ini akan terus abadi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaMenurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.
Baca Selengkapnya