Denny Indrayana Sebut Bawaslu Kalsel Tidak Profesional dan Netral
Merdeka.com - Calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana mengungkap, alasan melaporkan dugaan politik uang menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan langsung ke Bawaslu RI. Denny mengatakan, Bawaslu Kalimantan Selatan tidak profesional dan netral.
"Bagi saya itu problem Bawaslu Kalselnya tidak bekerja secara profesional dan netral," kata Denny saat melapor di kantor Bawaslu RI, Senin (12/4).
Dia mengatakan, pengalaman sebelumnya telah dikecewakan dengan Bawaslu Kalsel. Sebab, Bawaslu Kalsel tidak langsung menindaklanjuti dugaan politik uang yang sudah jelas terjadi di Pilgub Kalsel.
-
Bagaimana Bhabinkamtibmas mengungkapkan kekecewaannya? 'Saya ngga mengerti apa syarat dari kriteria khusus,' lanjutnya.
-
Siapa yang merasakan kekecewaan? 'Saya hanya ingin tahu saja, bagaimana rasanya makan bersama dengan keluarga.'
-
Apa yang membuat orang merasa kecewa? 'Kekecewaan terbesar adalah saat orang yang kita cintai menjadi sumber kekecewaan itu sendiri.'
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
"Dan sekali lagi, mekanisme kerjanya kan bukan menunggu laporan. Tapi bisa melakukan temuan, melakukan langkah aktif. Jadi bagi saya bukan alasan tuh kalau kami gak lapor," ujarnya.
Denny mengaku akan membawa saksi dan bukti yang kuat untuk mendukung laporannya ke Bawaslu RI terkait dugaan politik uang jelang PSU Pilgub Kalsel.
"Dalam waktu sesegera mungkin setelah kami bisa mengumpulkan saksi-saksi yang berani, bukti-bukti yang lebih kuat dan kokoh, saya akan lapor ke Bawaslu RI," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saldi Isra paparkan alasan kenapa harus ada pemungutan suara ulang di beberapa wilayah
Baca SelengkapnyaBawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Ongku P. Hasibuan menegur kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca SelengkapnyaMaka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaBagja menerima atas kritik yang disampaikan oleh Megawati, dan akan memperbaikinya.
Baca SelengkapnyaPerludem masih melakukan pemantauan di lima daerah, termasuk di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) menggugat Bawaslu Kabupaten Pekalongan.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca SelengkapnyaGanjar heran belum adanya sanksi kepada pihak yang dinilai sudah jelas melakukan pelanggaran.
Baca Selengkapnya