Deretan kritik keras elite PAN pada pemerintah Jokowi
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) kini tengah disorot koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). PAN kerap berbeda dalam isu-isu krusial dengan para partai pendukung Jokowi-JK seperti PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP dan Hanura.
Isu reshuffle pun berhembus kencang seiring bandelnya PAN. Memang PAN adalah satu-satunya partai pendukung Jokowi yang terang-terangan berani keras mengkritik pemerintah. Salah satunya soal penerbitan Perppu Ormas yang dilakukan Jokowi.
"Kalau lihat situasi negara belum genting. Lalu apa yang jadi dasar perppu ini keluar?" tanya Wasekjen PAN Yandri Susanto dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (15/7) kemarin.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
Yandri mengingatkan, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam Perppu nomor 2 tahun 2017. Salah satunya tidak adanya poin mekanisme pembubaran Ormas melalui peradilan. Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pemerintah mengesampingkan demokrasi jika tidak ada proses pembubaran Ormas melalui peradilan.
"Zaman orde baru, orde lama tidak seperti ini. Kami tegaskan bagi PAN Pancasila adalah Final. Jangan sampai pemerintah dianggap represif," kata Yandri.
Bukan cuma Yandri, bahkan sang ketua umum PAN Zulkifli Hasan juga keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Lagi-lagi hanya karena Perppu Ormas ini.
"Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat," kata Zulkifli mengkritik pembisik Jokowi.
Begitu juga dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia sepakat dengan Zulkifli, bahwa Perppu ini tidak seharusnya diterbitkan pemerintah.
"Perppu suatu hal perlu mendapatkan persetujuan dari DPR, Pak Zul (ketum PAN) menyatakan kasihan kalau memang penasihat presiden mengeluarkan perppu, tidak jaga wibawa," kata Eddy
sekjen PAN Eddy Soeparno ©2017 Merdeka.com/eddysoeparno.comEddy mengingatkan, seharusnya partai pendukung wajib menjaga wibawa Presiden Jokowi. Sayang, dia tak mengungkap siapa pembisik Jokowi yang dimaksud itu.
"Padahal kita semua wajib, apalagi partai pendukung, wajib menjaga wibawa Presiden," tutup dia.
Akibat kritik ini, partai pendukung Jokowi pun sepakat, bahwa partai yang tak solid semestinya keluar dari koalisi pemerintah. Meski, tidak langsung menyebut partai itu adalah PAN.
"Ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tetapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Politikus NasDem Taufiqulhadi menanggapi sikap PAN.
Sekjen PPP Arsul Sani memaklumi jika perbedaan pandangan terjadi di dalam koalisi untuk hal-hal yang tidak mendasar. Misalnya, Pilgub DKI 2017 dan program sekolah lima hari yang ditawarkan Kemendikbud.
"Kalau yang tidak mendasar, boleh dong berbeda. Pertanyaannya kemudian, yang mendasar itu apa? Kalau bagi kami PPP, soal Perppu itu mendasar, soal Presidential Threshold, itu mendasar. Tetapi kalau soal kebijakan 5 hari sekolah itu, itu enggak mendasar. PPP pun keberatan dengan kebijakan 5 hari sekolah," kata Arsul di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/7).
Arsul Sani ©dpr.go.idPDIP lebih keras lagi menanggapi manuver PAN. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.
"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7). (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi tak menjelaskan apakah dirinya sudah menjadi kader PAN.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaPAN menjagokan kadernya untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaPDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaSekjen PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan partainya membuka pintu seluasnya 1.000 persen bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga
Baca SelengkapnyaPihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaSekjen PAN Eko Patrio sangat terbuka jika Presiden ke-7 RI Jokowi bergabung ke partainya.
Baca SelengkapnyaPujian itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Kongres VI PAN di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (23/8) malam.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan untuk menghadapi tantangan ke depan perlu disiapkan tim yang terbaik.
Baca SelengkapnyaPAN sudah berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, maka otomatis PAN telah menjadi keluarga dan sebaliknya.
Baca SelengkapnyaHasan pun menilai wajar bila presiden ditinggalkan jelang akhir masa jabatan.
Baca Selengkapnya