Desmond anggap politik ala SBY mencla-mencle dan loncat-loncat
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai inisiatif Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla menunjukkan sikap politik bermuka dua dalam meminta dukungan Perppu Pilkada oleh pemerintah. Padahal, Demokrat tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) jelas-jelas menjadi oposisi pemerintah.
"Namanya SBY kalau tidak loncat-loncat bukan SBY. Kalau politik tidak menguntungkan bukan SBY, SBY itu politiknya loncat-loncat," kata Desmond saat dihubungi wartawan, Rabu (10/12).
Menurutnya alasan dikeluarkannya Perppu Pilkada oleh SBY saat masih menjabat presiden tidak dalam kondisi mendesak. Hal itu hanya akibat respons negatif masyarakat atas disahkan UU Pilkada via DPRD.
-
Kenapa Ganjar tidak heran dengan pernyataan Prabowo? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak heran dengan pernyataan tersebut. Sebab, menurut dia, banyak pihak yang mengklaim saat masa kampanye.
-
Bagaimana tanggapan Gerindra soal poster Kabinet Prabowo-Gibran? 'Saya menanggapi poster ini kreatif, orang ngarangnya kreatif. Yang begini-begini ini pasti belum di ini ya,' ungkapnya saat di wawancara, Selasa (26/3).
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kenapa Gerindra tidak akan menjadi mayoritas di kabinet Prabowo-Gibran? 'Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya),' kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Gerindra muncul karena alasan apa? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
"Tidak ada alasan Perppu itu, tidak ada dasar keluar Perppu (Perppu Pilkada). SBY kan tanpa alasan pun bakal bikin alasan, itulah SBY," terang dia.
Lanjut dia, gaya berpolitik SBY memang pragmatis. Di mana posisi yang menguntungkan akan langsung diambil. "Bukan (Demokrat ingin gabung KIH). Biasa SBY itu mana yang menguntungkan, gabung KMP karena keuntungan politik, seperti itu politik mencla-mencle," katanya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca SelengkapnyaSBY mengatakan seluruh kader Demokrat wajib bersyukur dikhianati NasDem dan Anies.
Baca SelengkapnyaSBY mengatakan, menjaga demokrasi itu penuh tantangan. Maka untuk menjaga demokrasi tersebut diperlukan perjuangan.
Baca SelengkapnyaDeddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaSBY meminta kader Demokrat itu tidak bicara dan mendengarkan arahan penting darinya.
Baca SelengkapnyaDeddy mengatakan seharusnya presiden tak boleh melakukan cawe-cawe
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, dalam demokrasi tidak mengenal kata pelipur lara. Dia membantah kehadiran Partai Gelora hanya menjadi pelipur lara, setelah ditinggal PKB
Baca SelengkapnyaPesan yang kedua yakni, kader merasa bahwa Partai Demokrat diprank oleh musang berbulu domba. Dia pun mengaku tertegun dengan kalimat itu.
Baca SelengkapnyaSBY berharap mimpi Demokrat dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pihaknya akan menemukan baik jalan jalan maupun tempat yang lebih baik.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY terlihat menahan emosi melihat sikat Capres Anies Baswedan yang memilih Cak Imin dibanding AHY.
Baca SelengkapnyaSBY menyinggung peribahasa musang berbulu domba ketika memberikan pernyataan terkait pengkhianatan Anies Baswedan yang memilih Cak Imin sebagai cawapresnya.
Baca SelengkapnyaSBY menilai ajakan PDIP dan Gerindra baik untuk transparansi politik
Baca Selengkapnya